DimensiNews.co.id, LHOKSEUMAWE- Politisi yang juga anggota DPR ACEH dari Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Muslem Syamsuddin secara tegas menolak rencana Pemerintah Aceh untuk membeli pesawat.
Seperti diketahui sebelumnya, Pemerintah Aceh berencana membeli 4 unit pesawat terbang jenis N219 dengan jumlah yang harus dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sebesar Rp 336 Miliar dengan sistem multiyears.
Muslem Syamsyuddin, Kamis (12/12) kepada sejumlah wartawan di Lhokseumawe mengatakan, dulu Gubernur Aceh Abdullah Puteh juga pernah membeli helikopter jenis Mi-2 asal Rusia dengan alasan keamanan karena pada saat itu Provinsi Aceh sedang ditetapkan Darurat Militer oleh pemerintah.
“Namun helikopter canggih dan mahal itu belum sempat digunakan oleh gubernur karena ada dugaan kasus korupsi sehingga KPK menetapkan Abdullah Puteh sebagai tersangka,” ungkapnya.
Belajar dari kasus itu, seharusnya Pemerintah Aceh harus mengkaji keuntungan dan manfaat sebelum berencana untuk membeli pesawat dengan menggunakan APBA.
Menurutnya, pembelian 4 unit pesawat dengan menggunakan APBA dinilai tidak begitu penting dilaksanakan, karena masih banyak tugas Pemerintah Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta pembangunan infrastruktur demi peningkatan ekonomi.
“Plt Gubernur Aceh beserta timnya seharusnya lebih peka dengan kondisi kehidupan masyarakat yang serba sulit dalam memenuhi kebutuhannya saat ini,” tegas Muslem Syamsyuddin.
Ia menambahkan, saat ini Provinsi Aceh menyandang predikat sebagai daerah termiskin di Sumatera, maka Plt Gubernur Aceh seharusnya harus lebih kreatif dalam menggunakan anggaran serta harus menetapkan rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
“Masyarakat saat ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan dan ekonomi serta tidak membutuhkan pesawat terbang,” sebutnya lagi.
Dengan kondisi kehidupan masyarakat yang belum sejahtera, maka pembelian pesawat tentu tidak tepat karena tidak sesuai dengan kenyataan dan kehidupan masyarakat di seluruh Aceh.
“Pemprov Aceh harus fokus untuk meningkatkan kesejahteraan, pembangunan rumah dhuafa, kesehatan, penanganan anak yatim korban konflik serta infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi,” harap politisi Partai Lokal itu. (Halim)
