oleh

Setelah Menjadi PNS Sekdes Pandansari Kembalikan Tanah Bengkok dan Hasil Pengelolaan Lahan, Benarkah itu?

Foto:Ilustrasi/Google/Ist

DimensiNews.co.id, MALANG-Meski aset Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang berupa tanah bengkok yang selama ini dikelola oleh Sekretaris Desa Pandansari sudah dikembalikan, namun hasil pengelolaan lahannya masih menjadi tanda tanya.

Berdasar informasi yang dihimpun di lapangan, menyebutkan bahwa Sekretaris Desa tersebut belum lama status kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Saat ditemui, Sekretaris Desa Pandansari, Awaludin Hermanto, mengakui aset tanah bengkok itu sudah dikembalikan semuanya.

“Saya sudah kembalikan aset desa berupa tanah bengkok itu, mas,” kata dia, Kamis (5/11/2019) siang, saat ditemui dirumahnya.

Untuk luasan lahan tanah tersebut, lanjut dia, sebesar 1,5 hektare. Namun, bukan hanya aset tanah saja yang dikembalikan ke pihak desa, tetapi semua hasil pengelolaan atas lahan tersebut.

“Saya juga sudah kembalikan keuangan hasil pengelolaan lahan, karena untuk pendapatan asli daerah (PAD),” ungkap Awaludin kepada DimensiNews.

Di sisi lain, sangat mengejutkan ketika hal yang berbeda diungkapkan oleh salah seorang sumber yang enggan disebut namanya. Dikatakan olehnya, bahwa hasil pengelolaan lahan tanah bengkok selama 2011-2019.

“Kalau aset tanah desa yang dikelola itu seluas 1,5 hektare itu tidak benar, karena lebih dari itu sekitar 3,5-4 hektare,” terang sumber ini.

Terkait luasan aset, dijelaskan sumber ini, lahan tersebut terbagi menjadi beberapa petak sehingga bila dijumlah secara global mencapai hampir 4 hektare.

“Aset tanah bengkok itu dikembalikan terakhir ke pihak desa, setelah pelantikan kepala desa Agustus 2019,” jelas dia.

Soal keuangan hasil pengelolaan lahan tanah bengkok, sumber ini menegaskan, belum dikembalikan sama sekali.

“Kalau memang sudah dikembalikan keuangan hasil pengelolaan lahan itu, akan jelas pemanfaatannya untuk desa. Tetapi kenyataannya, keuangannya belum dikembalikan oleh Sekdes selama 2011-2019. Seandainya, satu titik petak per tahunnya Rp 15 juta, padahal itu empat titik petak, selama 8 tahun, terus berapa banyak yang harus ditanggung Sekdes,” pungkas sumber ini.(*Mat)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed