JENEWA — Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat peran dan kredibilitas United Nations Human Rights Council (Dewan HAM PBB) di tengah meningkatnya tekanan terhadap sistem multilateralisme global.
Pernyataan itu disampaikan Sugiono dalam Sidang High-Level Segment (HLS) Sesi ke-61 Dewan HAM PBB di Markas Besar PBB, Jenewa, Swiss, Senin (23/2/2026). Dalam kapasitas Indonesia sebagai presiden Dewan HAM PBB, ia menekankan bahwa kepemimpinan tersebut dijalankan untuk kepentingan seluruh anggota, bukan semata-mata untuk Indonesia.
“Karena presidensi ini bukan untuk Indonesia saja, ini adalah presidensi untuk semua,” ujar Sugiono dalam pidatonya.
Ia menyatakan, Indonesia akan bekerja untuk menjembatani perbedaan, melakukan konsultasi secara luas, mendengarkan secara saksama, serta bertindak secara bertanggung jawab dalam menjalankan mandat tersebut. Menurutnya, kredibilitas global harus berangkat dari komitmen domestik yang kuat.
Sugiono juga menyoroti tantangan yang tengah dihadapi multilateralisme, termasuk Dewan HAM PBB. Ia mengingatkan bahwa meningkatnya polarisasi dan ketegangan geopolitik berpotensi menggerus legitimasi lembaga tersebut.
“Tanggung jawab kita adalah memastikan ketegangan tersebut tidak semakin mengikis kredibilitasnya,” katanya.
Menurut Sugiono, Dewan HAM harus menunjukkan ketahanan yang dinamis dengan beradaptasi terhadap tantangan global, tanpa mengorbankan integritas dan prinsip-prinsip dasarnya. Penguatan imparsialitas, objektivitas, dan transparansi menjadi kunci agar lembaga tersebut tetap relevan dan dipercaya.
“Jika Dewan ini menjadi terpolarisasi, otoritasnya akan menyusut. Jika dianggap tebang pilih, legitimasinya akan terganggu. Jika gagal memberikan keadilan, ia akan kehilangan kepercayaan,” tegasnya.
Ia berharap nilai-nilai universal hak asasi manusia dapat menjadi titik temu yang mempersatukan negara-negara anggota dalam memperjuangkan perlindungan HAM secara konsisten dan tanpa diskriminasi.
Dewan HAM PBB merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki mandat memajukan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Lembaga ini beranggotakan 47 negara yang dipilih untuk masa jabatan tiga tahun.
Indonesia tercatat telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB. Selain itu, Indonesia juga dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB, yakni pada 2009 dan 2024. Sebelumnya, Indonesia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB—lembaga pendahulu Dewan HAM—pada 2005.*
