JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian tidak dapat dimaknai sebagai bentuk normalisasi hubungan politik dengan negara mana pun, termasuk pihak-pihak yang tengah berkonflik.
Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan kehadiran Indonesia di forum tersebut murni didasarkan pada mandat kemanusiaan dan upaya menjaga stabilitas, bukan sebagai bentuk legitimasi terhadap kebijakan negara tertentu.
“Kehadiran Indonesia di Board of Peace tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak manapun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara manapun,” ujar Yvonne dalam keterangan video, Kamis (12/2/2026).
Menurut Yvonne, keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian berlandaskan mandat internasional, khususnya untuk mendukung stabilisasi, perlindungan warga sipil, penyaluran bantuan kemanusiaan, serta rekonstruksi Gaza, Palestina, sebagaimana diamanatkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
Ia menegaskan, dalam setiap forum internasional, termasuk Board of Peace, Indonesia secara konsisten menyerukan penghentian kekerasan terhadap warga sipil. Pemerintah Indonesia juga sejak awal mengecam berbagai pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza.
Selain itu, Indonesia terus mendorong akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan serta menekankan pentingnya realisasi solusi dua negara sebagai jalan penyelesaian konflik Palestina-Israel.
“Keanggotaan negara manapun dalam Board of Peace tidak mengubah posisi prinsip tersebut,” tegas Yvonne.
Kemlu juga memandang keterlibatan para pihak yang berkonflik dalam satu forum sebagai bagian dari proses menuju perdamaian yang lebih inklusif.
“Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian,” kata Yvonne.
Lebih lanjut, Indonesia berkomitmen memanfaatkan keanggotaannya di Board of Peace untuk mendorong peran aktif otoritas Palestina dalam setiap proses yang berlangsung. Pemerintah juga akan memastikan seluruh langkah yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan rakyat Palestina serta penghormatan terhadap hak-hak dasarnya.
“Indonesia akan memanfaatkan keanggotaan di Board of Peace untuk juga aktif mendorong keterlibatan otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina serta mendorong terwujudnya solusi dua negara,” ujarnya.
Sebelumnya, Israel resmi bergabung dengan Board of Peace Gaza pada Rabu (11/2/2026). Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menandatangani dokumen aksesi tersebut di Blair House, kediaman resmi tamu Presiden Amerika Serikat di Washington, dalam rangkaian pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.
Penandatanganan itu dilakukan menjelang pertemuan Netanyahu dengan Presiden AS Donald Trump. Melalui akun media sosial X, Netanyahu menyatakan, “Saya menandatangani aksesi Israel sebagai anggota Board of Peace.”
Bergabungnya Israel ke dalam Dewan Perdamaian tersebut menjadi perhatian publik internasional, terutama terkait dinamika diplomasi dan upaya penyelesaian konflik di Gaza.*
