TANGERANG SELATAN- Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kedaulatan Rakyat Perspektif Demokrasi Pancasila” di kawasan Tangerang Selatan, Banten, Rabu (13/3/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian pendalaman kajian mengenai kualitas demokrasi dan arah sistem ketatanegaraan Indonesia.
FGD dipimpin oleh Ketua Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI, Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D (PDI Perjuangan) dan dihadiri sejumlah anggota, antara lain I.G.N. Kesuma Kelakan, S.T., M.Si (PDI Perjuangan), H. Hasan Basri Agus (Fraksi Partai Golkar), Saadiah Uluputty, S.T (Fraksi PKS).
Kemudian Ust. Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, C.I.R.B.C., C.W.C (Kelompok DPD), serta anggota Kelompok DPD lainnya seperti Denty Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H, Dr. Lia Istifhama, S.H.I., S.Sos.I., M.E.I, Jupri Mahmud, S.E, dan Aji Mirni Mawarni, S.T., M.M.
Tiga narasumber juga dihadirkan dalam FGD kali ini, pakar Ahli Ilmu Politik Fisip UIN Jakarta dan Pendiri Indikator Politik Indonesia, yaitu Prof. Burhanuddin Muhtadi, M.A., Ph.D. Kemudian Pakar Ahli Hukum Tata Negara FH Universitas Indonesia, Mohammad Novrizal, S.H., LL.M., Ph.D, dan Pakar Human Studies dan juga Dosen di Universitas Islam 45 Bekasi, Dr. Rasminto.
Pembahasan FGD kali kata Yasonna, berfokus pada penilaian para pakar mengenai kondisi demokrasi Indonesia. Ia menilai kualitas demokrasi nasional menunjukkan tren penurunan. Hal itu tidak hanya terlihat dari hasil riset dan survei, tetapi juga dari dinamika politik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Yasonna, penurunan kualitas demokrasi terutama berkaitan dengan persoalan rekrutmen politik dalam pemilu baik pemilihan presiden, kepala daerah, maupun legislatif.
“Maka kita berharap kita harus mencari format yang betul-betul baik untuk proses demokrasi kita. Karena ini dalam perangkat rekrutmen politik ya,” tuturnya.
Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat kebebasan berpendapat yang tetap berada dalam koridor undang-undang, serta mempertegas mekanisme check and balances antara parlemen dan pemerintah.
“Semakin kuat check and balances dalam sistem pemerintahan, semakin baik pula kualitas demokrasi dan pembangunan ekonomi,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan masyarakat kini cenderung lebih didengar ketika kritik atau keluhan mereka viral. Karena itu, sejumlah pakar dalam FGD mengusulkan agar lembaga perwakilan membuka kanal resmi media sosial sebagai sarana penyerapan aspirasi.
“Hal ini perlu dikelola dengan baik agar dapat menjadi masukan langsung bagi DPR maupun pemerintah,” kata Yasonna.
FGD ini juga menyinggung kemungkinan perlunya kajian mendalam terhadap sistem ketatanegaraan, termasuk evaluasi atas UUD 1945 apabila diperlukan.
Yasonna menekankan bahwa setelah lima kali pemilu pascareformasi, demokrasi Indonesia seharusnya semakin matang bukan hanya secara prosedural, tetapi juga substantif. Namun perkembangan yang ada justru menunjukkan perlunya koreksi dan penguatan kembali.*
