JAKARTA- Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mendesak pemerintah memberikan layanan gratis untuk penerbitan kembali dokumen-dokumen penting milik korban banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Menurutnya, dukungan terhadap warga terdampak tidak boleh berhenti pada bantuan logistik semata, tetapi juga harus menyentuh kebutuhan administratif yang turut hilang atau rusak akibat bencana.
“Bantuan bukan hanya tentang logistik, tapi juga penerbitan kembali dokumen kenegaraan yang rusak,” ujar Willy dalam siaran pers, Minggu (30/11/2025).
Ia menegaskan, langkah tersebut menjadi komitmen DPR untuk meringankan beban masyarakat yang tengah menghadapi situasi sulit.
Politikus Partai Nasdem itu secara khusus meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan kemudahan proses penerbitan ulang dokumen keimigrasian bagi warga terdampak. Salah satu bentuk kemudahan yang dimaksud, kata Willy, adalah pembebasan persyaratan dokumen pelengkap serta penghapusan biaya.
“Kami mendorong Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi berkomitmen menerbitkan kembali dokumen keimigrasian bagi masyarakat terdampak di Sumatera Barat tanpa persyaratan tambahan dan tanpa pungutan biaya,” tuturnya.
Willy juga meminta kementerian terkait berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, mengingat biaya penerbitan dokumen keimigrasian berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, kebijakan pembebasan ini harus diputuskan secara terpadu agar dapat segera diterapkan di lapangan.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan korban meninggal akibat banjir dan longsor di Sumatera mencapai 303 orang hingga Sabtu (29/11/2025). Ratusan warga masih dinyatakan hilang, sementara proses pencarian terus dilakukan.
Sumatera Utara menjadi wilayah dengan jumlah korban terbanyak, yakni 166 jiwa, disusul Sumatera Barat 90 jiwa, dan Aceh 47 jiwa. BNPB memprediksi angka tersebut masih dapat bertambah seiring pendataan lanjutan serta akses yang mulai dapat dibuka ke sejumlah lokasi terisolasi.*
