Jakarta – Momen bersejarah tercipta dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Monas, Jakarta pada hari Kamis, 1 Mei 2025. Untuk pertama kalinya sejak era Presiden Soekarno pada 1965, seorang Presiden Republik Indonesia hadir langsung di tengah massa buruh.
Presiden Prabowo Subianto tak hanya hadir, tetapi juga melontarkan sederet janji strategis yang menuai tepuk tangan dan antusiasme para pekerja.
Di hadapan ribuan buruh yang memadati jantung ibu kota, Prabowo menyampaikan delapan komitmen besar untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memperkuat keadilan sosial. Berikut poin-poin utama janji Presiden dalam peringatan May Day 2025:
1. Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Presiden memastikan bahwa pemerintah bersama DPR akan merampungkan pembahasan dan menggolkannya dalam waktu kurang dari tiga bulan. Langkah ini dinilai sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi pekerja rumah tangga yang selama ini terpinggirkan.
2. Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional
Dewan ini akan melibatkan tokoh buruh dari seluruh Indonesia dan bertugas memberikan nasihat kepada Presiden terkait revisi kebijakan yang tidak berpihak kepada pekerja. Dewan ini juga menjadi bagian dari langkah konkret penghapusan sistem outsourcing.
3. Dukungan Penghapusan Sistem Outsourcing
Prabowo secara tegas menyatakan mendukung usulan penghapusan sistem kerja outsourcing, yang selama ini dianggap sebagai sumber ketidakpastian kerja dan rendahnya kesejahteraan buruh.
4. Pengesahan RUU Perampasan Aset
Dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset negara, Presiden berkomitmen untuk segera mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset.
5. Pengangkatan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional
Prabowo menyatakan dukungan terhadap pengangkatan Marsinah, aktivis buruh yang gugur memperjuangkan hak pekerja, sebagai pahlawan nasional. Langkah ini disebut sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan kaum buruh Indonesia.
6. Ratifikasi Konvensi ILO 188
Prabowo juga menyatakan akan meratifikasi Konvensi ILO 188 yang disahkan pada 2007 di Jenewa, Swiss, secara khusus mengatur standar perlindungan untuk pekerja-pekerja di sektor kelautan dan perikanan, termasuk para ABK yang bekerja di kapal-kapal penangkapan ikan.
7. Reformasi Pajak untuk Keadilan Sosial
Presiden mengungkapkan rencana penurunan pajak bagi kelas bawah dan kenaikan pajak untuk kelas atas guna mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat keadilan fiskal di Tanah Air.
8. Komitmen pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
Komitmen penuh ditegaskan terhadap pencapaian SDGs, termasuk penghapusan kemiskinan, kelaparan, kesetaraan gender, pekerjaan layak, serta pengurangan ketimpangan ekonomi.
Kehadiran langsung Presiden Prabowo di Hari Buruh dinilai sebagai sinyal kuat perubahan pendekatan pemerintah terhadap isu ketenagakerjaan. Bukan sekadar simbolik, pidato tersebut membawa harapan konkret bagi jutaan buruh Indonesia.
