by

Ratusan Karyawan Bakso Jawir Tak Miliki BPJS Ketenagakerjaan

DimensiNews.co.id, JAKARTA – Setelah ramai dengan pemberitaan terkait penahanan ijasah karyawan dan tidak melaksanakan Upah Minimum Provinsi (UMP), PT. Jawir Sukses Mandiri, perusahaan ‘Bakso Jawir’ yang memiliki karyawan lebih dari 150 orang dan memiliki puluhan cabang di DKI Jakarta sekitarnya, hingga kini belum menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

Hal itu diakui oleh SS, salah satu karyawannya saat dikonfirmasi wartawan di kedai miliknyayang berlokasi di Jalan Peta Barat, Kalideres, Jakarta Barat beberapa waktu lalu.

“Ya kita belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, rencananya sih mau bikin masih dalam tahap pengumpulan data karyawan,” kata SS, kepada DimensiNews.co.id di lokasi.

Menanggapi hal tersebut, aktivis sosial dari Lembaga Sawadaya Masyarakat Badan Investigasi Independent Peneliti Kekayaan Pejabat dan Pengusaha Republik Indoneaia (BII-PKPPRI) Darsuli Mengatakan akan mendorong pihak terkait untuk memberi sangsi kepada perusahaan yang tidak taat pada azas UU yang berlaku.

“Kita akan dorong pihak terkait, Dinas Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, dan pihak Kejaksaan Negeri untuk memberikan sangsi yang berat kepada pengusaha yang tidak taat kepada UU yang berlaku.” Kata Darsuli di kantornya kawasan Jakarta Barat, Senin (02/09/2019).

Sebab kata dia, BPJS Ketenagakerjaan itu satu kewajiban bagi pemberi kerja atau pengusaha yang berbadan hukum tetap, seperti PT, CV, atau Yayasan.

Karena hal itu jelas di atur dalam UU No. 24 Tahun 2011 tertuang dalam Pasal 15 yaitu,

(1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

(2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

Kemudian juga di Pasal 17 yaitu,

1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis;
b. denda; dan/atau c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

“Apalagi yang kita ketahui PT. Jawir Sukses Mandiri atau lebih dikenal dengan Bakso Jawir ini sudah memiliki puluhan cabang dan lebih dari 150 karyawan. Jadi dia wajib mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.” Kata Darsuli.

“Dalam Waktu dekat ini kami akan melaporkan hal ini kepada pihak terkait yaitu, Dinas Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, dan Kejaksaan Negeri untuk diberikan sanksi tegas.” Pungkas Darsuli.

 

 

Laporan Wartawan : HL

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed