DimensiNews.co.id, BATU – Dalam agenda pembentukan kelengkapan DPRD Kota Batu periode 2019-2024, usai pengambilan sumpah jabatan, Jumat (30/8/2019), yang lalu, untuk kursi pimpinan yang bertugas mengambil kebijakan telah disoroti dua Politisi dari PDIP dan NasDem.
Anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Khamim Tohari, mengatakan bahwa nantinya siapapun yang didaulat sebagai pimpinan dewan, khususnya ketua dan wakil ketua definitif tidak bersikap otoriter dan mencari pembenaran atas dirinya sendiri.
“Pimpinan dewan yang sudah sah dan definitif, itu harus bijak sikapnya, terutama untuk masyarakat,” ujar dia, Senin (2/9/2019).
Selain itu, menurut dia, pimpinan dewan juga harus bijak dan memerhatikan aspirasi anggotanya, supaya bisa menciptakan suasana yang harmonis di tubuh DPRD Kota Batu.
“Ketua dan Wakil Ketua DPRD itu tidak sama dengan Kepaa Daerah maupun Kepala Dinas, yang punya hak prerogratit,” ungkap Khamim.
“Artinya, keberadaan Ketua DPRD itu, harus jadi pengayom bagi semua anggota, dan tidak hanya sebatas untuk kepentingan golongan maupun dari sebuah partai yang mengusungnya,” tandasnya.
Hal senada, diutarakan Politisi dari Partai NasDem, Fahmi, bahwa anggota dewan yang terpilih tersebut diamanahi oleh rakyat Kota Batu sebagai penyambung aspirasi.
Demikian pula dengan ketua dan wakil ketua DPRD definitif, harus merakyat dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Mengapa ini terjadi, ditegaskan olehnya, selama ini soal kebijakan Kota Batu masih belum menyentuh ke arus masyarakat. “Mudah-mudahan kedepannya bagi Ketua DPRD definitif Kota Batu, lebih aktif dan mau turun ke bawah dan kebijakan dari pemerintah bisa terpantau dan tepat sasaran,” harapnya.
Oleh sebab itu, dengan keberadaan anggota dewan yang lama dan baru, juga ketua dan wakil ketua DPRD yang baru nantinya mampu membawa perubahan baru.
“Kami berharap, rekan-rekan yang duduk di gedung DPRD Kota Batu, tidak membuat masyarakat kecewa dalam menjalankan tupoksinya sebagai wakil rakyat,” pungkas Fahmi. (Put)
