SERANG – Upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat harus terus diikhtiarkan.
Demikian disampaikan Panji Romadhon selaku Narasumber dari PATTIRO Banten dalam Diskusi Tematik dengan tema Politik dan Kebijakan Anggaran Responsif Gender pada hari Jum’at 15/04 disebuah rumah makan di Cikupa -Tangerang.
Panji menjelaskan, bahwa menurut survey BPS Banten, kondisi Kabupaten Tangerang dalam konteks Pengarusutamaan Gender (PUG) masih di bawah Kabupaten Serang. ” data ini saya peroleh dari BPS Banten, ini tentu harus menjadi perhatian serius bagi kita semua”. Imbuh Panji.
Namun demikian, data yang disuguhkan narasumber tersebut dipertanyakan oleh Ranti, salah satu pengurus fOPKIA. Menurutnya Kabupaten Tangerang saat ini telah cukup memberikan porsi anggaran dan kebijakan yang responsif gender. “Sejauh yang saya ketahui Kebijakan di Kabupaten Tangerang sudah cukup baik, diantarnya program Kesehatan Ibu Hamil dan Bayi baru lahir dan lain-lain”. Jelas Ranti.
Sementara Direktur Perdem Khoerun Huda menyampaikan bahwa adanya forum CSO yang tergabung dalam Forum Simpul Belajar Madani diharapkan mampu merepresentasikan masyarakat sipil dalam mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
” Saya yakin dan sangat berharap agar 15 CSO yang tergabung dalam Simpul Belajar ini dapat menjadi penyambung lidah berbagai kepentingan masyarakat Tangerang”. Tambah Huda.
Lebih lanjut Huda menjelaskan bahwa anggaran responsif gender tidaklah hanya persoalan kesamaan anggaran, namun ada hal yang lebih substansial.
” Ada persoalan Partisipasi, kesetaraan, Akuntabilitas, upaya pemenuhan hak-hak masyarakat dan juga persoalan keterjangkauan akses dan manfaat terhadap kebijakan-kebijakan dimaksud”. Terang Huda.
Perwakilan CSO yang Hadir dalam diskusi diantaranya, GP Ansor, DPD KNPI, Pemuda Muhammadiyah, Lakspesdam, Komunitas Demokrasi Tangerang (Kode Tangerang), PWI dan Konfederasi serikat Pekerja Nasional (KSPN). Hadir pula beberapa CSO Perempuan antara lain Muslimat NU, Ikatan Bidan Indonesia, Fatayat NU, IPPNU.
