oleh

Keterbukaan Informasi Publik Dorong Transparansi Kebijakan Pemerintah

JAKARTA – Dituntut IKPMK Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Wiryanta, mengatakan, penyelenggara negara sangat terbuka dengan informasi publik. Karena, menurutnya, keterbukaan informasi publik sudah diatur dalam undang-undang.

Demikian disampaikan Wiryanta saat menjadi keynote speech dalam Webinar Forum Diskusi Publik yang digelar Bakti Kominfo bekerja sama dengan Komisi I DPR RI dengan tema “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, Senin (26/7/2021).

“Bahkan sudah ada komisinya, komisi informasi, baik itu yang ada di pusat maupun provinsi,” kata Wiryanta.

Melalui keterbukaan informasi publik, kata dia, pemerintah berharap masyarakat semakin aktif terlibat dalam proses penyusunan kebijakan. Dengan begitu, masyarakat bisa mengontrol bahkan mengkritik segala kebijakan yang diambil pemerintah.

“Apalagi dalam pandemi Covid-19 ini, partisipasi publik menjadi penting,” ujarnya.

Dalam webinar itu, hadir narasumber yakni anggota Komisi I DPR RI, Hasbi Anshory, dan Rektor Universitas Muara Bungo, Prof Syamsurijal Tan.

Hasbi Anshory dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan aspirasi publik dan bisa mengawasi kegiatan-kegiatan pemerintah.

“Ini ciri penting negara berdemokrasi. Jadi keterbukaan informasi publik sudah diatur dalam konstitusi kita. Keterbukaan informasi publik adalah hak bagi warga negara yang dilindungi undang-undang,” kata Hasbi.

Dia mengatakan, pejabat publik baik itu gubernur, bupati maupun wali kota dan lainnya wajib memberikan informasi kepada publik.

“Misal di desa ada Dana Desa. Sekarang dengan transformasi digital mereka bisa memberikan informasi kegiatan-kegiatan dari dana itu melalui aplikasi digital. Sehingga gampang diakses oleh publik. Keuntungan keterbukaan informasi publik ini tidak rentan terkena fitnah,” tuturnya.

Dengan keterbukaan informasi publik ini, kata dia, diharapkan kebijakan pemerintah bisa transparan dan tepat sasaran. Selain itu juga bisa meningkatkanya mutu pelayanan ke masyarakat.

“Kalau semua pelayanan transparan, maka masyarakat akan percaya dengan pemerintah,” ucapnya.

Sementara, Prof Syamsurijal Tan, mengatakan, pelayanan publik di masa pandemi Covid-19 ini harus dioptimalkan melalui digital. Apalagi, menurutnya, semua belum bisa memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir.

“Pelayanan publik dituntut untuk baik agar masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh institusi. Publik harus mengontrol, publik harus terlibat dalam kebijakan publik,” katanya.

Ia menegaskan, undang-undang meminta masyarakat untuk terlibat langsung dengan kebijakan publik. Untuk itu, ia juga meminta agar pemerintah tidak anti terhadap kritik yang dilayangkan masyarakat.

“Makanya medsos ini sarana. Masyarakat harus tahu segala informasi apa yang dilakukan pemerintah,” tandasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

News Feed