JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya pola pendampingan yang tepat dan keteladanan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi penerus bangsa. Menurutnya, kondisi saat ini menunjukkan adanya krisis pendampingan dan keteladanan bagi anak yang berpotensi menggerus pemahaman mereka terhadap nilai-nilai kebangsaan.
“Kondisi saat ini dihadapkan pada krisis pendampingan dan keteladanan bagi anak yang berpotensi menggerus pemahaman nilai-nilai kebangsaan mereka,” kata Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulis pada diskusi daring bertema Orang Tua sebagai Penjaga Nilai Pancasila: Tantangan Pendidikan Karakter di Era Digital dan AI yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (3/6).
Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari itu menghadirkan Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Prof. Dr. Rose Mini Agoes Salim, M.Psi., Ketua Yayasan Cahaya Guru Henny Supolo, Aktivis Pendidikan sekaligus Wakil Ketua Umum Vox Point Indonesia Indra Charismiadji, serta Pakar Pendidikan Karakter Universitas Multimedia Nusantara Dr. Doni Koesoema, M.Ed., sebagai penanggap.
Menurut Lestari, krisis pendampingan dan keteladanan tersebut harus segera diantisipasi melalui keterlibatan seluruh pihak, dimulai dari lingkungan keluarga. Ia menilai perkembangan teknologi yang melahirkan berbagai inovasi baru juga menghadirkan tantangan serius terhadap pembentukan karakter generasi muda.
“Arus informasi yang menyertai perkembangan teknologi secara perlahan ikut mengikis fondasi moral kehidupan anak bangsa,” ujar perempuan yang akrab disapa Rerie itu.
Mengutip data Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Rerie mengungkapkan sepanjang tahun lalu terdapat 1.923 konten hoaks yang berhasil diidentifikasi di ruang digital Indonesia. Di sisi lain, fenomena kelelahan pengasuhan (parental burnout) membuat sebagian orang tua secara tidak sadar menyerahkan peran pendidikan karakter kepada algoritma media sosial.
Akibatnya, karakter anak tidak lagi dibentuk secara optimal melalui pendampingan orang tua yang memperkenalkan nilai-nilai luhur bangsa, seperti gotong royong, kesantunan, dan toleransi yang terkandung dalam Pancasila.
Anggota Komisi X DPR RI itu pun mendorong para pemangku kepentingan, masyarakat, dan keluarga untuk bersama-sama membangun ekosistem pengasuhan, pendampingan, dan pendidikan yang mampu memperkuat karakter kebangsaan generasi muda.
Peran Keluarga di Era Digital
Guru Besar Fakultas Psikologi UI, Rose Mini Agoes Salim, menilai peran keluarga harus diperkuat dalam menghadapi dampak perkembangan teknologi digital. Menurutnya, keberadaan PP Tunas dapat membantu orang tua melindungi anak dari banjir informasi digital hingga usia 16 tahun.
“Orang tua harus mampu menjadi mentor dan teladan bagi anak-anaknya dalam berinteraksi di dunia digital,” ujar Rose.
Ia menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam aktivitas bermedia sosial, mulai dari menjunjung moralitas, menghormati perbedaan pendapat, hingga mengedepankan nilai kemanusiaan dan persatuan.
Sementara itu, Henny Supolo menegaskan pentingnya kemampuan berpikir kritis dalam proses pembentukan karakter anak. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus dihubungkan dengan realitas kehidupan sehari-hari agar mudah dipahami dan diterapkan oleh generasi muda.
“Kita harus bisa mengajak anak-anak kita untuk belajar menilai situasi yang ada berdasarkan nilai-nilai yang dipahaminya,” kata Henny.
Ia juga menekankan pentingnya kemampuan orang tua dan guru untuk mendengar serta berdialog dengan anak dalam proses penanaman nilai-nilai kebangsaan.
Pendidikan Tak Hanya Tanggung Jawab Sekolah
Dalam kesempatan yang sama, Indra Charismiadji mengkritik sistem pendidikan nasional yang selama ini terlalu berfokus pada sekolah sebagai pusat pendidikan. Menurutnya, anak-anak sering kali hanya dijadikan objek pengukuran kemampuan akademik tanpa mendapatkan solusi atas berbagai kekurangan yang dihadapi.
Indra menilai pergantian kurikulum yang berulang belum mampu meningkatkan kemampuan dasar peserta didik secara signifikan. Ia mengingatkan bahwa konsep pendidikan yang dicetuskan Ki Hadjar Dewantara menempatkan keluarga, pergerakan pemuda, dan perguruan sebagai tiga pilar utama pendidikan.
“Selama ini sistem pendidikan nasional lebih banyak berfokus pada sekolah dan mengabaikan peran keluarga serta pergerakan pemuda,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Doni Koesoema. Ia menegaskan bahwa orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anak. Karena itu, ancaman yang muncul di ruang digital tidak bisa diatasi hanya melalui upaya individual, melainkan memerlukan gerakan kultural yang melibatkan masyarakat secara luas.
Menurut Doni, keberadaan PP Tunas maupun kebijakan antikekerasan di lingkungan pendidikan tidak akan efektif tanpa implementasi yang konsisten. Ia berharap lahir gerakan kultural yang mampu mendorong terciptanya ekosistem digital yang aman dan ramah anak.
Wartawan senior Usman Kansong menambahkan bahwa pembenahan sektor pendidikan membutuhkan dua pendekatan sekaligus, yakni perbaikan struktural dan kultural. Ia menilai pendidikan karakter sebaiknya lebih diperkuat melalui peran keluarga dan komunitas, sementara sekolah formal dapat berfokus pada penguatan aspek akademis.
Usman juga menegaskan bahwa PP Tunas pada dasarnya bertujuan mengatur platform digital agar lebih bertanggung jawab dalam melindungi anak-anak dari berbagai risiko di ruang digital.
Diskusi tersebut menjadi pengingat bahwa tantangan pendidikan karakter di era digital dan kecerdasan buatan tidak dapat diselesaikan oleh sekolah semata. Keterlibatan keluarga, masyarakat, dan negara menjadi kunci dalam menjaga nilai-nilai Pancasila tetap hidup di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi.*
