SUKABUMI – Proyek rekonstruksi jalan provinsi pada ruas Cibadak–Pelabuhanratu yang melintasi Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, menuai sorotan. Sejumlah temuan di lapangan memunculkan pertanyaan terkait kualitas pekerjaan serta lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.
Program pembangunan infrastruktur jalan yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada dasarnya mendapat apresiasi karena dinilai mampu meningkatkan konektivitas dan kenyamanan masyarakat. Namun, implementasi di lapangan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan standar kualitas yang diharapkan.
Berdasarkan informasi, proyek rekonstruksi tersebut dikerjakan oleh PT Marco Wijaya Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp34,2 miliar dan masa pelaksanaan selama 195 hari kalender. Proyek ini diharapkan mampu menghasilkan konstruksi jalan yang kokoh dan tahan lama, mengingat jalur tersebut merupakan akses vital dengan intensitas kendaraan berat yang tinggi.
Meski demikian, hasil pantauan di lokasi pada Selasa (28/4/2026) menunjukkan sejumlah indikasi yang perlu menjadi perhatian serius. Salah satunya adalah papan informasi proyek yang tidak mencantumkan nama konsultan pengawas. Kondisi ini dinilai mengurangi transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek kepada publik.
Selain itu, pada proses penambalan di beberapa titik jalan berlubang, diduga tidak terlihat penggunaan bahan perekat (tack coat) sebagai pengikat antara lapisan lama dan material baru. Jika hal tersebut benar, kualitas dan daya tahan konstruksi berpotensi tidak optimal, terutama pada jalur dengan beban kendaraan berat.
Seorang pekerja di lokasi, yang enggan disebutkan identitasnya, mengaku hanya menjalankan instruksi pekerjaan tanpa mendapatkan penjelasan detail terkait volume maupun spesifikasi teknis dari pihak kontraktor.
“Kami hanya bekerja sesuai arahan. Untuk rincian pekerjaan, kami tidak mendapat penjelasan secara detail,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa ruas jalan tersebut membutuhkan standar pengerjaan maksimal agar hasilnya dapat bertahan lama dan tidak cepat rusak.
Hal lain yang turut menjadi sorotan adalah tidak terlihatnya pengawas atau penanggung jawab lapangan selama proses pengerjaan berlangsung. Padahal, kehadiran pengawas merupakan unsur penting untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan standar mutu.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dalam proyek yang menyerap anggaran besar. Proyek infrastruktur jalan, khususnya pada jalur provinsi, semestinya tidak hanya mengejar target penyelesaian fisik, tetapi juga menjamin kualitas hasil akhir yang berkelanjutan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Marco Wijaya Mandiri maupun penanggung jawab lapangan belum memberikan tanggapan resmi meskipun telah diupayakan konfirmasi.
Masyarakat berharap instansi terkait, khususnya Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Langkah ini dinilai penting guna memastikan kualitas pekerjaan sebanding dengan anggaran yang telah digelontorkan.
Sebab, pembangunan infrastruktur bukan sekadar menyelesaikan proyek secara administratif, melainkan memastikan manfaat jangka panjang yang nyata bagi masyarakat.*(Asep)
