“Saya ikhlas, saya beresin sendiri tapi tolong bapak-bapak (petugas) pergi, kasihan anak saya,” pinta Aas.
Berbeda dengan Aas, ratusan warga lainnya yang menolak rumahnya diratakan dengan tanah dan direlokasi ke rumah singgah yang dibayarkan oleh pihak JKC memilih untuk mengadukan nasibnya tersebut kepada Pemkot dan DPRD Kota Tangerang.
Bahkan ratusan warga yang mengadukan nasibnya tersebut berencana untuk menginap di gedung DPRD Kota Tangerang sampai ada kejelasan nasib rumah mereka yang telah diratakan dengan tanah kendati belum ada sepeserpun rupiah yang dibayarkan.
“Saya lebih baik mendirikan tenda disini (Puspem) kalau memang kantor Puspem ini dikunci,” kata Desi Sriyanti.
Desi menuturkan, harga yang ditawarkan oleh pihak JKC dinilainya sangat jauh dari yang diharapkan dan tidak memungkinkan untuk membeli rumah pengganti.
“Uang 2,6 juta per meter cukup apa, mana bisa beli rumah,” jelasnya.
