DimensiNews.co.id, JAKARTA- Kehadiran Kartu Prakerja di tengah banyaknya buruh yang di-PHK akibat pandemi virus corona atau Covid-19 bukan lah solusi mengatasi permasalahan sosial ekonomi saat ini. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih.
Ia menyebut kartu prakerja hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan penyedia kursus digital yang ditunjuk pemerintah untuk menyediakan pelatihan bagi pemegang kartu prakerja.
Padahal, katanya, pelatihan-pelatihan secara online banyak beredar di youtube dan dapat diikuti secara gratis.
“Kartu prakerja justru lebih banyak menjadi agen aliran dana untuk para perusahaan penyedia training yang sebetulnya training-training itu bisa didapat dari youtube,” kata Jumisih di Jakarta, Jumat (1/5/2020).
Justru, kata Jumisih, di tengah kondisi darurat Covid-19 ini para buruh lebih membutuhkan kebutuhan jangka pendek untuk bertahan hidup dan kepastian pekerjaan untuk jangka panjangnya setelah pandemi berakhir.
“Kartu Pra kerja bukan pengganti pesangon. Dan yang sebenarnya dibutuhkan rakyat adalah kebutuhan bertahan hidup dan asupan gizi yang memadai dalam situasi pandemi dan bagaimana setelah pandemi ada lapangan pekerjaan yang tersedia,” ucapnya.
Jumisih juga mengaku miris distribusi sembako sembako dari pemerintah tak sampai ke tangan buruh dengan alasan administrasi. Padahal saat ini ada 73,29 persen buruh di Jabotabeka dan Jateng yang mengalami ketidakpastian dalam pekerjaannya.
Tak hanya itu, para buruh juga masih memikirkan kejelasan nasib mereka terkait omnibus law RUU Cipta Kerja yang hanya ditunda oleh pemerintah, bukan dibatalkan.
Dia menjelaskan omnibus law RRU Cipta Kerja akan mengancam keberlanjutan hidup buruh perempuan di masa depan, karena hak-hak buruh perempuan seperti cuti haid, cuti hamil melahirkan atau gugur kandungan akan sangat mungkin hilang karena tidak ada perlindungannya.
Oleh sebab itu, pada Hari Buruh atau May Day tahun ini, FBLP menuntut pemerintah menghentikan total pembahasan omnibus law, fokus atasi pandemi corona, stop PHK buruh khususnya buruh perempuan, penuhi hak-hak buruh perempuan, dan distribusikan sumber bahan pangan bagi seluruh rakyat dan buruh tanpa diskriminasi. (red)
