oleh

Terkait Lahan Pemakaman Bagi Developer, Ketua DPRD Minta Pemkot Tangerang Kerjasama Dengan APH

TANGERANG  – Menyikapi dugaan banyaknya para pengembang perumahan yang belum memenuhi kewajiban menyerahkan Fasilitas sosial dan fasilitas umum serta kewajiban membangun lahan Pemakaman buat warganya Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo menyarankan agar Pemerintah Kota bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum( APH)

Menurut Gatot Dewan sudah sering mengingatkan Pemerintah Kota Tangerang agar mereka melakukan kerja sama dengan APH Baik Kejaksaan maupun dengan aparat Kepolisian

“Kita sudah sering mengingatkan eksekutif agar kewajiban pengembang terkait fasos fasum, dan mereka eksekutif bisa melakukan kerja sama dengan APH, baik kepolisian kejaksaan maupun KPK” Ujar Gatot saat di konfrimasi melalui whatsup, Jum,at (24/09/2021)

Menurutnya, agar persoalan berkaitan dengan fasos dan fasum dan penyedian lahan pemakaman ini jangan berlarut larut dan berapa persennya pengembang perumahan di kota Tangerang yang sudah menyerahkan dirinya juga belum mengetahui.

“Bisa dikroscek dengan dinas terkait bagian Asset ataupun Perkim terkait hal tersebut “tukas Gatot

Ditempat terpisah, Kepala BPAN Kota Tangerang Haji Muchdi meminta dinas Perumahan dan Pemukiman,dinas asset serta dinas terkait melakukan action sesuai saran dari DPRD

“Jangan hanya menunggu, dan selalu beralasan, kalo semua fasos dan fasum di serahkan pengembang,nanti bangunnya pake apa?, ” Tegas Haji Muchdi

Lanjutnya,rakyat sudah melakukan kewajiban membayar pajak,jangan gara gara fasos dan fasum belum di serahkan pembangunan untuk warga jadi terhalang

“Dan untuk kewajiban pemakaman bagi Developer sebanyak 2 persen dari total luas wilayah perumahan, itu kewajiban Pemkot untuk menagih dan jangan diam saja.” Tambahnya

Lebih lanjut Haji Muhdi mengatakan,selama ini kewajiban pembuatan makam bagi Developer seolah olah tidak pernah disentuh

“Jika kewajiban Developer itu di tagih Pemkot tangerang, maka warga tidak akan kekurangan tempat pemakaman terlebih pada saat Pandemi Covid-19 kemarin, warga di buat susah untuk melakukan pemakaman dengan alasan sudah penuh” Pungkasnya.

Haji Muhdi berharap pihak dinas terkait lebih transparans dalah hal tersebut.Karena itu adalah hak pemda yang bisa memberi manfaat pada masyarkat luas.tutupnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

News Feed