DimensiNews.co.id, JAKARTA- Razia narkoba yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) di dua lokasi hiburan malam di kawasan Jakarta pada Kamis dini hari lalu (6/2/2020) membuahkan hasil. Hal ini terbukti dengan banyaknya sejumlah pengunjung yang positif mengkonsumsi narkoba.
Dua lokasi tersebut adalah Venue di Jakarta Selatan dan Golden Crown di Jakarta Barat. Akibat dari razia tersebut, dua tempat hiburan malam ini terancam ditutup.
Ada 108 orang dinyatakan positif pengguna narkoba setelah mengikuti tes urin, diantaranya 107 pengunjung positif mengkonsumsi narkoba di Golden Crown dan 1 orang pengguna sabu di Venue.
Menanggapi hasil temuan itu, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta mengancam akan mencabut tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) di kedua lokasi.
Namun, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kadisparekraf) Cucu Ahmad Kurnia menegaskan pihaknya tidak bisa serta merta menutup kedua tempat hiburan tersebut, sebelum ada surat resmi dari BNN soal hasil razia kepada pihaknya.
“Dasarnya harus ada pernyataan tertulis secara resmi, bukan statement lisan. Pokoknya, kalau benar laporan BNNP menyatakan ada (penggunaan narkoba), ya kita tutup,” ujar Cucu di Balai Kota, Kamis (6/2/2020).
Meski demikian, ia menyayangkan adanya unsur kelalaian dari pihak manajemen Golden Crown dan Venue. Sebab, sesuai aturan, manajemen hiburan malam bertanggung jawab mengawasi adanya penyalahgunaan narkoba di tempatnya.
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata disebutkan bahwa manjemen (THM) harus mengawasi penggunaan narkoba.
Dalam Pasal 38 Pergub 18/2018 disebutkan setiap pengusaha pariwisata wajib mengawasi dan melaporkan apabila terjadi transaksi dan atau penggunaan/konsumsi narkotika dan zat psikotropika lainnya di lingkungan.
Pasal 54 ayat (1) juga menyebut setiap manajemen perusahaan pariwisata yang terbukti melakukan pembiaran terjadinya peredaran, penjualan dan pemakaian narkotika dan/atau zat psikotropika lainnya di lokasi tempat usaha pariwisata dalam 1 (satu) manajemen dilakukan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) secara langsung.
“Kalau memang terbukti ada keterlibatan manajemen atau pembiaran, kita lakukan tindakan Pergub 18 tahun 2018. Kita akan rekomendasikan untuk ditutup,” pungkasnya. (red)
