SUKABUMI — Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus mengakselerasi penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Hingga 2026, masih terdapat 21.727 unit Rutilahu yang membutuhkan intervensi, dari total 47.123 unit yang terdata sejak 2013.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 25.396 unit telah berhasil dibangun maupun diperbaiki. Sementara sisanya masih dalam tahap pengusulan, dengan potensi penambahan seiring proses verifikasi ulang data di sejumlah desa.
Pada tahun 2026, Pemkab Sukabumi mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 miliar melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Namun demikian, keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri dalam percepatan penanganan Rutilahu.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong kolaborasi lintas sektor dengan mengusulkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah pusat, hingga membuka peluang keterlibatan pihak swasta, korporasi, komunitas, serta lembaga non-pemerintah.
“Penanganan Rutilahu tidak bisa hanya bergantung pada APBD. Diperlukan sinergi berbagai pihak agar program ini dapat berjalan optimal dan menjangkau lebih banyak masyarakat,” demikian disampaikan dalam keterangan pemerintah daerah.
Sepanjang tahun 2025, pembangunan dan perbaikan Rutilahu di Kabupaten Sukabumi mencapai 989 unit. Rinciannya, sebanyak 779 unit bersumber dari APBD Kabupaten, 145 unit dari APBD Provinsi Jawa Barat, dan 65 unit dari APBN melalui Kementerian PUPR.
Selain fokus pada Rutilahu, Pemkab Sukabumi juga memprioritaskan pembangunan rumah relokasi bagi warga terdampak bencana. Salah satu proyek yang tengah berjalan berada di Kampung Gempol, Desa Pasirsuren, Kecamatan Palabuhanratu, dengan progres pembangunan 84 unit rumah yang telah mencapai hampir 40 persen.
Program relokasi serupa juga direncanakan di beberapa wilayah lain, di antaranya di Desa Ciengang, Kecamatan Gegerbitung sebanyak 64 unit, serta di Desa Limusnunggal, Kecamatan Bantargadung sebanyak 123 unit.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap dukungan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menuntaskan program Rutilahu serta penyediaan hunian layak bagi warga terdampak bencana.
Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan target pengurangan Rutilahu dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan.*(Asep)
