JAKARTA- Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan dukungannya terhadap penundaan rencana impor kendaraan dari India yang akan digunakan untuk program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Dukungan tersebut disampaikan karena rencana pengadaan kendaraan dinilai tidak pernah dipaparkan secara rinci kepada DPR, khususnya terkait jenis, spesifikasi, hingga skema pembiayaannya.
Anggota DPR RI dari Komisi VI itu menjelaskan, PT Agrinas Pangan Nusantara memang beberapa kali mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi VI terkait program Kopdes Merah Putih, termasuk pembahasan alokasi anggaran sebesar Rp3 miliar per desa. Namun, menurut Herman, tidak pernah ada penjelasan mengenai rencana pengadaan kendaraan, apalagi terkait impor dalam jumlah besar.
“Tidak pernah disebutkan jenis transportasinya apa dan kualifikasinya bagaimana. Tahu-tahu muncul informasi dari media soal impor kendaraan dari India sebanyak 105.000 unit dengan total anggaran Rp24,66 triliun,” ujar Herman di Gedung DPR RI, Kamis (27/2/2026).
Herman menilai, nilai anggaran yang sangat besar tersebut semestinya dibahas lebih dulu bersama DPR guna menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Menurutnya, keterbukaan informasi juga penting agar publik mengetahui dasar pertimbangan kebijakan pengadaan tersebut.
Ia menegaskan, penyediaan sarana penunjang koperasi seharusnya selaras dengan tujuan utama pembentukan Kopdes Merah Putih, yakni memperkuat aktivitas usaha di desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, Herman sepakat dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta agar rencana impor kendaraan tersebut dihentikan sementara hingga ada keputusan resmi dari pemerintah.
“Jika memang ada rencana pengadaan kendaraan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara sebanyak itu, saya sependapat untuk dihentikan dulu sampai ada kepastian dan keputusan pemerintah,” tegasnya.
Selain persoalan transparansi, Herman juga menyoroti dampak ekonomi dari kebijakan impor tersebut. Ia mengingatkan bahwa Prabowo Subianto kerap menekankan pentingnya memprioritaskan kemampuan industri dalam negeri. Menurutnya, pengadaan kendaraan dari produsen lokal justru dapat membantu menggerakkan industri otomotif nasional yang tengah mengalami perlambatan.
“Kalau ada program besar seperti ini dan bisa melibatkan industri dalam negeri, tentu akan meningkatkan penjualan, menciptakan nilai tambah, dan memperkuat perputaran ekonomi,” ujarnya.
Herman juga mempertanyakan kesiapan layanan purna jual kendaraan impor, terutama jika kendaraan tersebut digunakan hingga ke wilayah pelosok desa.
“Kalau kendaraan itu bermasalah di daerah terpencil, siapa yang bertanggung jawab untuk perawatan dan suku cadangnya?” katanya.
Atas dasar itu, Komisi VI DPR RI berencana memanggil PT Agrinas Pangan Nusantara setelah masa reses DPR berakhir untuk meminta penjelasan menyeluruh. Pemanggilan tersebut juga akan menyoroti sumber pendanaan pengadaan kendaraan, termasuk skema anggaran komersial yang digunakan.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda rencana impor 105.000 unit kendaraan pikap dari India hingga ada pembahasan lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto. Penundaan dinilai penting untuk mengkaji kesiapan industri dalam negeri serta menyerap masukan dari pelaku usaha nasional.
Adapun PT Agrinas Pangan Nusantara menyatakan impor kendaraan tersebut ditujukan untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih. Kendaraan yang direncanakan meliputi masing-masing 35.000 unit pikap 4×4 produksi Mahindra & Mahindra dan Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam. Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyebut produk India dipilih karena harga yang lebih kompetitif dan kapasitas produksi dalam negeri dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan dalam waktu singkat, khususnya untuk distribusi komoditas di wilayah dengan medan berat.*
