JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp12 miliar untuk menangani dan memperbaiki sejumlah cagar budaya di wilayah Sumatra yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pemulihan berbagai jenis cagar budaya, mulai dari makam, museum, hingga rumah adat yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan sebagian besar kerusakan yang terjadi tergolong ringan, sehingga dapat ditangani melalui perbaikan dan penguatan struktur tanpa perlu pembongkaran besar.
“Kita anggarkan sampai sekitar Rp12 miliar karena memang sebagian besar kerusakannya relatif kecil atau ringan,” kata Fadli saat ditemui di Kompleks Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (3/1/2026).
Meski demikian, Fadli mengakui terdapat sejumlah cagar budaya yang mengalami kerusakan kategori sedang hingga berat. Salah satu yang menjadi perhatian khusus pemerintah adalah situs cagar budaya di kawasan Lembah Anai, Sumatra Barat, yang merupakan bagian dari warisan dunia UNESCO.
“Ada situs cagar budaya atau warisan budaya yang kerusakannya cukup serius, yakni di Sumatra Barat, di kawasan Lembah Anai, karena itu sudah menjadi bagian dari UNESCO,” ujarnya.
Fadli menjelaskan, sempat muncul usulan untuk membongkar bagian situs yang terdampak kerusakan, khususnya pada struktur rel kereta api di depan kawasan Lembah Anai. Namun, pemerintah memilih opsi konservasi dengan melakukan perbaikan dan penguatan struktur.
“Fondasinya memang rontok dan sempat ada usulan untuk dibongkar. Tapi saya sampaikan kalau masih bisa diperbaiki, kita perkuat saja. Itu rel kereta api yang berada di depan kawasan Lembah Anai,” katanya.
Ia menegaskan, saat ini fokus utama pemerintah masih diarahkan pada penanganan tanggap darurat, terutama menyangkut keselamatan masyarakat dan pemulihan infrastruktur dasar. Prioritas tersebut mencakup pemulihan akses listrik, jembatan, air bersih, serta pemenuhan kebutuhan pokok warga terdampak bencana.
“Prioritas pemerintah tentu masyarakatnya terlebih dahulu dan infrastruktur dasar. Tahapannya mulai dari tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi, dan itu disesuaikan dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Kendati demikian, Fadli memastikan sektor kebudayaan tidak diabaikan. Pemerintah, kata dia, tetap melakukan pendataan serta penanganan terhadap seluruh cagar budaya yang terdampak bencana.
“Dari sisi kebudayaan, pendataan dan penanganan tetap kita lakukan. Situs-situs cagar budaya berupa makam, museum, maupun rumah adat yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya sudah kita respons dan sebagian sudah kita bantu penanganannya sejak akhir tahun lalu,” pungkasnya.*
