JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan pihaknya akan mengerahkan tenaga ahli gizi untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah disorot publik.
“Ahli gizinya sedang saya persiapkan. Untuk sementara akan kita bantu dari Kemenkes,” ujar Budi usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Program Prioritas MBG di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Budi belum merinci jumlah tenaga ahli gizi yang akan ditempatkan di BGN. Namun, ia menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah mempercepat perbaikan agar seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar penyajian makanan. “Standar kebersihan, tenaga pengolah, hingga proses penyajian harus dibenahi. Targetnya satu bulan semua bisa selesai,” katanya.
Dapur MBG Jadi Sorotan
Evaluasi besar-besaran terhadap dapur MBG memang sedang digelar pemerintah menyusul maraknya kasus keracunan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, kemampuan, kedisiplinan, dan kualitas juru masak di seluruh SPPG akan menjadi fokus utama pembenahan.
“Salah satu evaluasi yang paling utama adalah kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak, tidak hanya di tempat yang terjadi keracunan tetapi di seluruh SPPG,” kata Zulkifli usai rakor.
Zulkifli menambahkan, seluruh dapur SPPG yang bermasalah akan ditutup sementara untuk evaluasi dan investigasi. Ia juga meminta agar seluruh SPPG melakukan sterilisasi alat makan serta memperbaiki proses sanitasi, khususnya alur limbah. “Keselamatan anak-anak adalah prioritas utama pemerintah. Karena itu, Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) wajib dimiliki seluruh SPPG,” tegasnya.
Pengawasan Ditingkatkan
Selain pembenahan internal, pemerintah juga menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk aktif mengawasi SPPG di wilayahnya masing-masing. Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) diminta turun langsung memantau secara berkala.
“Kami juga meminta Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan puskesmas di seluruh Tanah Air atau UKS untuk ikut secara aktif tanpa diminta, agar pengawasan SPPG berjalan berkala,” ujar Zulkifli.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperbaiki mutu program MBG dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap salah satu program prioritas pemerintah di bidang pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.*
