JAKARTA— Tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima audiensi dari puluhan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), serta sejumlah organisasi kepemudaan dan keagamaan, pada Rabu (3/9). Pertemuan berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mulai pukul 14.00 WIB.
Dalam audiensi tersebut, BEM SI menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim investigasi independen guna menyelidiki dugaan kekerasan terhadap masyarakat sipil yang terjadi selama rangkaian aksi unjuk rasa pada 25–31 Agustus lalu.
Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Agus Setyawan, menegaskan bahwa tim investigasi yang dibentuk harus bersifat independen serta melibatkan unsur masyarakat sipil guna menjamin objektivitas proses penyelidikan. Selain itu, tim tersebut juga diminta menelusuri secara serius pernyataan Presiden Prabowo terkait dugaan makar yang sempat disampaikan kepada publik.
“Kami menuntut agar segala bentuk kekerasan selama aksi demonstrasi diusut tuntas. Termasuk juga klarifikasi terhadap tudingan makar yang disampaikan Presiden. Pernyataan tersebut sangat merugikan gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil,” ujar Agus di hadapan pimpinan DPR.
Agus menambahkan bahwa labelisasi makar terhadap aksi-aksi protes mahasiswa telah mencederai semangat demokrasi dan kebebasan berpendapat. Ia menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan berpotensi menjadi alat pembungkam kritik terhadap pemerintah.
“Kami merasa dirugikan dengan pernyataan tersebut. Itu menjadi preseden buruk yang bisa membungkam gerakan kritis di masa depan,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, tiga pimpinan DPR hadir untuk mendengarkan langsung dan mencatat tuntutan yang disampaikan. Mereka adalah Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR dari Fraksi NasDem Saan Mustopa, serta Wakil Ketua DPR dari Fraksi PPP Cucun Ahmad Syamsurizal.
Audiensi berlangsung kondusif, dengan komitmen dari pimpinan DPR untuk menyampaikan aspirasi para mahasiswa dan pemuda kepada pihak eksekutif, serta mengawal proses selanjutnya di parlemen.*
