Surabaya— Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI) besok bakal menggelar aksi Nasional serentak di 14 daerah di Indonesia untuk menyuarakan empat tuntutan utama terkait layanan transportasi online roda dua (R2) dan roda empat (R4).
Aksi ini bakal digelar sebagai bentuk kepedulian sekaligus dorongan agar pemerintah dan aplikator lebih adil serta berpihak pada kepentingan para pengemudi.
Perlu diketahui, FDTOI merupakan wadah diskusi yang membahas berbagai regulasi dan permasalahan transportasi online, dengan pendekatan berbasis data dan kajian multidisiplin.
Aksi Nasional ini merupakan puncak dari serangkaian diskusi panjang yang kemudian diformulasikan ke dalam dua kategori tuntutan: jangka pendek dan jangka panjang.
Empat Tuntutan yang Disuarakan
Tuntutan jangka pendek terdiri dari tiga poin, yakni:
- Kenaikan tarif layanan penumpang R2
FDTOI menilai tarif yang berlaku saat ini sudah tidak relevan karena mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No KP 667 Tahun 2022. Dalam tiga tahun terakhir, terjadi kenaikan UMR hingga 16,7%, namun tarif ojek online tidak pernah mengalami penyesuaian. FDTOI menuntut kenaikan tarif sebesar 10% untuk semua kategori—minimum, tarif batas bawah, dan tarif batas atas. Sebagai ilustrasi, tarif under 4 KM di Yogyakarta dan Bali yang saat ini Rp8.000, akan menjadi Rp8.800 jika tuntutan dikabulkan. - Kehadiran regulasi untuk layanan makanan dan barang R2
Hingga kini, belum ada satu pun regulasi yang mengatur layanan antar makanan dan barang menggunakan sepeda motor. FDTOI menyebut kekosongan hukum ini dimanfaatkan oleh aplikator untuk menetapkan tarif yang merugikan pengemudi. Mereka menuntut agar tarif layanan makanan dan barang disamakan dengan tarif layanan penumpang serta mendorong pemberlakuan tarif dobel untuk pengantaran dua order sekaligus. - Ketentuan tarif bersih untuk Angkutan Sewa Khusus (ASK) R4
Dalam sistem saat ini, tidak ada regulasi yang menjamin pengemudi R4 menerima tarif bersih karena aplikator masih bebas memotong pendapatan. FDTOI meminta pemerintah mengatur batas maksimal potongan aplikasi, sebagaimana sudah diberlakukan untuk R2. Mereka juga mengusulkan diterapkannya tarif minimum atau “tarif buka pintu” untuk perjalanan under 4 KM.
Tuntutan jangka panjang difokuskan pada satu poin penting:
- Dipercepatnya pembentukan Undang-Undang Transportasi Online
Menurut FDTOI, kompleksitas permasalahan transportasi online—meliputi tarif, status hubungan kerja, perizinan, kuota kendaraan, hingga jaminan sosial—membutuhkan satu payung hukum yang kuat. FDTOI telah menyusun lebih dari 20 kajian terkait persoalan dan solusi yang bisa dimasukkan ke dalam UU Transportasi Online.
Aksi Serentak di 14 Daerah
Aksi nasional FDTOI diikuti oleh berbagai Aliansi Daerah yang membawahi komunitas pengemudi dari 14 kota besar dengan koordinasi oleh berbagai organisasi lokal, antara lain:
- Jakarta: SEPOI
- Surabaya: FRONTAL
- Semarang: SAKO
- Yogyakarta: FOYB
- Banyumas: OJOL Banyumas Raya
- Banten: DOBRAK
- Cilegon: DOM
- Batam: ADOB
- Sukabumi: DESAK
- Samarinda & Balikpapan: AMKB
- Solo: GARDA Solo Raya
- Tangerang Kota: SOS/Maung Bodas Ciledug
- Jember: FKJOB
Setiap daerah diminta menyampaikan salinan Surat Pemberitahuan Aksi (SPA) kepada kepolisian setempat, yang kemudian akan dikompilasi sebagai bukti dukungan daerah kepada tuntutan nasional.
Selain itu, FDTOI juga menyerahkan kajian-kajian tertulis kepada pemerintah daerah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima sebagai bagian dari proses advokasi ke Kementerian Perhubungan.
Harapan Seluruh Driver Online
“Dengan aksi ini, kami ingin menunjukkan bahwa pengemudi transportasi online di seluruh Indonesia bersatu dan memiliki aspirasi yang rasional serta berbasis data. Kami bukan hanya menuntut, tapi juga memberikan solusi yang konkret,” ujar Tito Ketua Dewan Presidium Frontal Jatim.
Mereka berharap pada Pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, segera merespons tuntutan tersebut secara serius.
“Kami siap berdialog. Namun jika suara kami terus diabaikan, gerakan ini akan terus meluas,” tambahnya. [By]
