KOTA TANGERANG – Anggota DPRD Kota Tangerang Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tasril Djamal mendorong pemerintah Pemerintah Provinsi Banten untuk bekerja sama dengan pemerintah Kota Tangerang dalam pengelolaan tempat wisata di Situ Cipondoh Kota Dangerang.
“Sebetulnya Situ Cipondoh itu dikelola oleh Pemerintah Provinsi Banten, namun karena melihat lokasinya yang berada di Kota Tangerang alangkah baiknya jika pengelolaannya nanti dilakukan bersama sama dengan Pemerintah Kota Tangerang untuk melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola Situ Cipondoh.”ujar Tasril Djamal
Karena menurut dia,potensi wisata di situ cipondoh itu sangat menjanjikan untuk menambah Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Provinsi Banten dan Kota Tangerang.
“Karena di kawasan Situ Cipondoh itu bisa menjadi tempat wisata baru yang sangat menarik untuk dikunjungi baik dari warga sekitar maupun turis luar daerah.Selain itu juga bisa menjadi sentra ekonomi mikro kecil,sehingga UMKM akan tumbuh dengan baik bagi masyarakat setempat.”ujarnya
Untuk itu kata Legislator Fraksi PKB Kawasan Situ Cipondoh harus dikelola dengan baik dan benar dan harus melibatkan Pemkot Tangerang dalam upaya meningkatkan sektor ekonomi dan pariwisata di Kota Tangerang.
Selain itu ia juga Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tangerang itu mendorong pihak Pemprov Banten bisa bekerjasama dengan Pemkot Tangerang dalam pengelolaannya agar lebih maksimal
“Pemkot Tangerang memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) .Yaitu PT.TNG yang bisa secara profesional dalam mengelola potensi yang bisa menjadikan pendapatan daerah melalui restoran rumah makan dan pengelolaan parkiran di kawasan Situ Cipondoh itu.”kata dia
Menurutnya,selama ini para pengusaha restoran dan rumah makan maupun parkiran di kawasan itu tidak tersentuh oleh pajak daerah.
“Dengan adanya penataan kawasan Situ Cipondoh itu pemerintah daerah bisa membuat regulasi mengenai pajak nya bagai mana,karena itu bisa menjadi sumber PAD bagi pemerintah daerah baik provinsi maupun Pemerintah Kota Tangerang. Dan tidak jatuh kepada tangan yang salah sehingga bisa merugikan pemerintah.”tutupnya
