oleh

IPW Minta Kapolri Copot Penanggung Jawab Seleksi Bintara Polda Sulut

JAKARTA – Karena kecerobohan tim seleksi yang tidak cermat dan tidak profesional sehingga mempermalukan institusi Polri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus mencopot penanggung jawab seleksi penerimaan Bintara Polri 2021 di Polda Sulawesi Utara (Sulut).

Hal itu disampaikan Plt. Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso melaui siaran pers pada Sabtu, (31/7/2021).

Dari pengamatan IPW, semula tim seleksi penerimaan Bintara Polri Polda Sulut membatalkan kelulusan Rafael Malalangi. Namanya hilang dari daftar peserta yang lulus dan digantikan orang lain. Kejadian ini kemudian viral di media sosial beberapa hari lalu.

Kapolda Sulut Irjen Nana Sudjana akhirnya meminta penambahan satu kuota lagi untuk Rafael kepada Kapolri. Dengan adanya diskresi, Kapolri akhirnya menyetujui penambahan buat Rafael yang mengikuti seleksi awal dari Polres Minahasa Selatan tersebut.

Namun demikian, IPW meminta Kapolri harus mencopot penanggung jawab penerimaan seleksi Bintara Polda Sulut dan menyidangkannya secara etik. Sebab, di balik fenomena ini, memperlihatkan kalau penerimaan anggota bintara itu ada masalah dan menyimpang dari prinsip “BETAH” (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) yang dianut Polri dalam melakukan rekrutmen anggota Polri.

“Dengan kejadian ini, Kapolri harus memerintahkan Propam Polri melakukan investigasi bersama pihak eksternal seperti Kompolnas untuk memeriksa secara komprehensif hasil seleksi penerimaan Bintara Polri,” terang Sugeng.

Hasil pemeriksaannya, diumumkan secara transparan pada publik. Termasuk, bila ada permainan dan unsur KKN dalam seleksi calon Bintara Polri tersebut.

Pemeriksaan juga harus dilakukan menyeluruh atas semua hasil seleksi untuk bisa mengambil penilaian bahwa peserta-peserta yang dinyatakan lulus memang memenuhi syarat kelulusan.

Dengan begitu, Polri akan bisa menepis prasangka-prasangka buruk di masyatakat bahwa dalam seleksi penerimaan calon anggota Polri pada semua jenjang dan level tidak ada unsur KKN.

“Kapolri juga harus benar-Benar meloloskan calon anggota Polri yang memang memenuhi syarat kelulusan mental, fisik dan akademis agar Polri dimasa depan adalah Polri yang modern dan profesional sebagai Bhayangkara Negara,” tutup Sugeng.*(Ren)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

1 komentar

News Feed