DimensiNews.co.id — PADANG LAWAS.
Diminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Kadisdik Provsu) DR Drs Arsyad Lubis MM tegas dalam pengawasan 4 unit Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Barumun yang dibandrol Rp.1,2 miliar proses pembangunan terkesan asal, tidak transparan serta kuat dugaan tidak sesuai juknis.
Berdasarkan penelusuran kami dalam proses pembangunan RPS SMKN 1 Barumun pada bagian pondasi diduga menggunakan coran batu kali bulat dan pada bagian pengatapan rangka kayu menggunakan kayu kualitas rendah, terlihat warna kayu agak keputihan serta berserabut dan tidak di ketam sementara bangunan di bandrol Rp.1,2 miliar lain lagi dengan bangunan Perpustakaan Siluman di sekolah tersebut tanpa plank merek, menurut pekerja bangunan yang mengaku dari kota Sidimpuan pihaknya juga tidak mengetahui tentang plank yang dimaksud.
Kepsek SMKN 1 Barumun Mukmin Saiful Daulay tidak pernah berhasil di temui di kantornya kerjanya, menurut informasi dari salah satu guru yang ada kepsek sedang mengikuti bimtek ke Medan.
Sedangkan Wakil Kepsek Purba Rambe, tidak bersedia menunjukan keberadaan ketua Tim RPS dan menyarankan wartawan konfirmasi langsung ke Kepsek kalau sudah pulang dari bimtek di Medan.
“Saya kurang mengetahui tentang bangunan itu, sedangkan ketua tim RPS juga tidak masuk, kepsek memang sudah bercerita tentang apa yang bapak tanyakan, dan berpesan biar nanti beliau saja yang menjawab sepulangnya dari Medan”, terang wakepsek kepada wartawan. Senin (6/11/17)
Belakangan keberadaan dan kinerja ketua tim RPS SMK SMKN 1 Barumun di duga hanya formalitas, pasalnya menurut informasi yang layak di percaya ketua tim RPS Winda Agustina Siregar hampir 2 bulan tidak pernah masuk dikarenakan melahirkan.
Demikian juga pada Kamis (16/11/17) lagi-lagi Kepsek terkesan masih menutup diri terhadap wartawan, pasalnya saat hendak ditemui di kantornya salah satu staf mengatakan kepsek sedang ada tamu dan meminta wartawan menunggu, belakangan diketahui ternyata tamu tersebut tak lain adalah internal sekolah tersebut (wakepsek) hal ini di sebutkan TU saat menemui wartawan dan kembali menyarankan agar menunggu sebentar hingga 2 jam lamanya di kantor tersebut, wartawan pun permisi untuk pamit.
Informasi nya ada 6 sekolah SMK mendapatkan bangunan RPS serta 6 sekolah dasar mendapat rehap yang di bawah pengawasan Tim RPS dan Tim Taloka SMKN1 Barumun.
DPRD Palas, komisi B, Amran Pikal Siregar, sikap kepsek kita nilai kurang tepat, dan menyarankan wartawan melaporkan hal ini ke DPRD Palas. “Silahkan laporkan ke kami secara tertulis agar kita panggil dan di lakukan Rapat dengar pendapat dengan kepala sekolahnya”, ungkapnya.
Kadis Kominfo Padang Lawas, Marza yang juga ketua PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) saat di temui di kantornya mengungkapkan, “Silahkan laporkan ke kita secara tertulis, dinas mana ataupun instansinya, nanti kita panggil pejabatnya dan kita gelar untuk mengatasi sengketa informasi publik”.
(R9)
