DimensiNews.co.id, JAKARTA- Majunya Ahmed Zaki Iskandar menjadi Balon Ketua DPD I Partai Golkar DKI Jakarta tidak lepas dari dukungan dari para Ketua DPD II Partai Golkar. Safari politik sebelum Musyawarah Daerah (Musda), Zaki mendapatkan sambutan yang cukup baik.
Seperti yang diungkapkan oleh Ketua DPD Partai Golkar Kepulauan Seribu, Wahyu Hidayat. Di depan para kader, Wahyu secara tegas mendukung Zaki untuk menduduki kursi Ketua DPD I Partai Golkar DKI Jakarta.
“Insya Allah 2024 kita akan merebut kemenangan di DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan yang berpengalaman, baik, mengerti permasalahan, Ahmed Zaki Iskandar,” katanya.
Menurut Wahyu, pengalaman Zaki menjadi anggota legislatif dan kepala daerah cukup mumpuni. Zaki pun disebut sangat loyal kepada Partai Golkar.
“Beliau kader Golkar tulen, tidak pernah loncat-loncat partai. Kalau dipimpin beliau, marwah Golkar DKI Jakarta bisa kembali dan membawa pada kejayaan,” ucapnya.
Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Utara, Olsu Babay pun merasa tidak ada calon lain yang memiliki kapabilitas setara dengan Zaki untuk memimpin DPD I Partai Golkar DKI Jakarta saat ini.
Bang Ahmed ini sudah pengalaman dan bisa mengangkat citra dan membangun optimisme di Golkar. Kami mendorong agar Bang Ahmed bisa duduk di (Ketua) DPD DKI Jakarta dan menatap 2024 lebih cemerlang,” terangnya.
Hal serupa juga diungkapkan oleh organisasi sayap Partai Golkar, MKGR DKI Jakarta. Ketua MKGR DKI Jakarta, yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mendukung penuh pencalonan Zaki.
“Sebagai Ketua MKGR DKI Jakarta, saya mendukung secara terbuka pencalonan Ahmed Zaki Iskandar. Alasan yang paling utama adalah beliau memiliki pengalaman memimpin partai dan pemerintahan,” tandasnya.
Menurut Basri, Zaki memiliki kemampuan yang mumpuni dalam membesarkan Golkar DKI Jakarta di masa mendatang. Selain itu, ia menilai Zaki memiliki jiwa dan pemikiran visioner terhadap perkembangan partai dan masyarakat, khususnya di DKI Jakarta.
Sangat menarik untuk ditunggu perebutan kursi Ketua DPD I Partai Golkar DKI Jakarta. Meskipun dinamika politik bisa berubah dengan adanya calon lain, tapi musyawarah mufakat tetap dihalalkan. (Dar)
