SUKABUMI- Pemerintah Kabupaten Sukabumi bergerak cepat merespons bencana pergerakan tanah yang melanda Kampung Cijambe, Kecamatan Bantargadung. Bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Bupati Sukabumi meninjau langsung lokasi terdampak pada Selasa (4/3/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah sekaligus memastikan kondisi warga yang terdampak bencana, khususnya di wilayah RT 02 dan RT 05 Kampung Cijambe. Dalam kesempatan itu, pemerintah juga memantau langsung situasi permukiman serta kebutuhan para pengungsi.
Berdasarkan data terbaru per 4 Maret 2026, jumlah warga yang terdampak bencana pergerakan tanah tercatat sebanyak 112 kepala keluarga (KK) atau 367 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdiri dari 189 laki-laki dan 178 perempuan.
Sebagian warga saat ini terpaksa mengungsi akibat kondisi rumah yang tidak lagi aman untuk ditempati. Sebanyak 48 KK atau 155 jiwa memilih mengungsi secara mandiri ke rumah kerabat, sementara satu KK dengan lima jiwa tinggal di rumah kontrakan. Adapun 63 KK atau 207 jiwa lainnya mengungsi di tenda darurat yang disediakan di sekitar lokasi.
Selain berdampak pada warga, bencana ini juga menyebabkan kerusakan pada puluhan rumah. Data sementara mencatat 36 rumah mengalami rusak berat, 18 rumah rusak sedang, dan 20 rumah rusak ringan. Selain itu, terdapat 27 rumah yang saat ini dalam kondisi terancam akibat potensi pergerakan tanah susulan.
Khusus di Kampung Cijambe, tercatat sebanyak 80 rumah terdampak dengan total 86 kepala keluarga. Kondisi tersebut membuat sebagian warga harus meninggalkan rumah mereka demi keselamatan.
Dalam peninjauan tersebut, Bupati Sukabumi menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan pendataan lanjutan untuk memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan penanganan yang tepat. Pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar para pengungsi tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat.
Selain itu, berbagai langkah penanganan akan terus dilakukan secara terpadu oleh pemerintah daerah bersama instansi terkait guna meminimalkan risiko serta membantu proses pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana.*(Asep)
