PATI – Rapat lanjutan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Pati terkait pemakzulan Bupati Sudewo, Kamis (4/9), diwarnai insiden dugaan kekerasan terhadap wartawan. Peristiwa terjadi saat rombongan Ketua Dewan Pengawas (Dewas) RSUD RAA Soewondo Pati, Torang Manurung, meninggalkan ruang rapat.
Insiden berawal ketika Torang yang mengenakan batik dan peci hitam memutuskan keluar (walkout) dari ruang pansus setelah menjawab sejumlah pertanyaan anggota dewan. “Saya izin, karena sudah memberikan jawaban. Sebagai hak warga negara saya mencukupkan diri. Maka saya izin meninggalkan tempat,” kata Torang sebelum meninggalkan ruang rapat.
Saat Torang berjalan menuju pintu keluar gedung DPRD, sejumlah wartawan berusaha meminta keterangan tambahan. Namun, orang-orang yang mengawal Torang diduga menarik paksa dua wartawan yang hendak mewawancarainya. Seorang wartawan perempuan bahkan terjatuh hingga terbanting ke lantai. Torang sendiri tetap melanjutkan langkahnya menuju mobil.
Kecaman dari Organisasi Jurnalis
Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Muria Raya, Iwhan Miftakhudin, mengecam keras tindakan penghalangan dan dugaan kekerasan tersebut.
“Kami menegaskan, intimidasi, kekerasan, atau menghalang-halangi kerja jurnalistik adalah tindak pidana sebagaimana tertuang dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999,” ujarnya.
Iwhan juga mendesak aparat kepolisian memberikan perlindungan kepada jurnalis yang sedang menjalankan tugas.
DPRD Pati Minta Polisi Bertindak
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, menyayangkan insiden yang terjadi di gedung dewan.
“Atas nama Pansus Hak Angket DPRD Pati, kami menyesalkan adanya kekerasan. DPRD adalah rumah rakyat, tidak boleh ada kekerasan di sana,” tegas Bandang.
Ia meminta aparat kepolisian segera menindak pelaku kekerasan yang terekam dalam sejumlah video. Bandang menduga pelaku bukan berasal dari petugas DPRD, kepolisian, atau TNI.
Latar Belakang Rapat Pansus
Rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati Kamis ini merupakan lanjutan dari agenda sehari sebelumnya. Pansus memeriksa pimpinan Dewas RSUD RAA Soewondo Pati terkait seleksi dan penetapan Dewas yang diduga bermasalah.
Bandang mengungkapkan kejanggalan, antara lain Peraturan Bupati tentang RSUD RAA Soewondo Pati yang terbit bersamaan dengan penetapan SK Dewas.
Selain itu, pansus juga membahas pengurangan 220 tenaga medis RSUD yang memicu pertanyaan anggota dewan.
“Beberapa pertanyaan yang kami ajukan tidak dijawab jelas. Sehingga suasana rapat memanas dan berujung walkout,” ujar Bandang.
Akibat insiden tersebut, rapat pansus dihentikan sementara dan dijadwalkan kembali pekan depan.*
