JAKARTA – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk menangani masalah kesenjangan sosial yang terjadi di Jakarta.
“Kami dari Pemkot Jakarta Barat mendukung kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi agar program dan progress yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto khususnya di Jakarta tidak ada lagi warga yang tinggal di kolong tol maupun di bawah jembatan layang,” kata Uus Kuswanto, Wali Kota Jakarta Barat kepada media di Rusun Rawa Buaya, Senin (2/12/2024).
Uus Kuswanto didampingi jajaran terkait berada di Rusun Rawa Buaya sejak siang tadi untuk menunggu kedatangan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang dilaporkan akan meninjau kembali warga yang direlokasi dari kolong Tol Angke di Rusun Rawa Buaya.
Terkait warga kolong Tol Angke yang telah direlokasi dan menerima kunci Rusun Rawa Buaya pada Sabtu (30/11) lalu, Uus memastikan akan mendapat sejumlah fasilitas dari pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seperti rumah susun yang sudah ditempati, bantuan sosial, dan bantuan setelah proses pelaksanaan relokasi.
“Sejumlah bantuan akan diberikan saat relokasi dan pasca relokasi seperti pelatihan dari dinas terkait seperti UMKM sehingga mereka dapat terus melanjutkan hidup di tempat yang baru. Termasuk pendidikan untuk anak-anak, terutama anak balita yaitu PAUD,” tambah Uus.
Ia juga menambahkan pemerintah juga akan membantu warga relokasi non KTP Jakarta yang mau mengontrak atau yang mau pulang ke kampung halaman akan kita fasilitasi sehingga mereka tidak ada lagi warga yang terlantar pasca penertiban.
Untuk lokasi yang selama ini ditempati warga di kolong tol tersebut,seperti yang sudah disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait, akan segera dikoordinasikan dengan Kementerian terkait untuk ditata dan dirapikan sehingga tempat tersebut dapat digunakan untuk aktivitas warga yang lain yang lebih positif dan bermanfaat.
“Untuk penataannya, tentu butuh koordinasi dari SKPD terkait seperti Satpol PP, Dinas Perumahan, UMKM, Kesehatan, Dishub termasuk Jasa Marga selaku pemilik lahan untuk mempercepat proses penataan, termasuk berkoordinasi dengan Bank DKI agar warga relokasi segera difasilitasi untuk membuka rekening Bank untuk mereka melakukan pembayaran dan kebutuhan lainnya di rusun seperti pembayaran listrik, air, dan lainnya,” pungkasnya.
