JAKARTA – Saat ini perlu pemikiran tentang bagaimana melaksanakan demokrasi pemilihan pemimpin bangsa, yang tidak diawali dengan proses “like and dislike.” Ini karena bertendensi menghasilkan “permusuhan” dan perpecahan yang merusak persatuan bangsa.
Hal itu dinyatakan Chappy Hakim dalam buku “Demokrasi di Era Digital,” yang diterbitkan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia, SATUPENA. Buku itu didiskusikan di Webinar Obrolan Hati Pena #18 di Jakarta, Kamis malam (16/12).
Nara sumber di diskusi itu adalah tiga dari 76 penulis di buku itu, yakni Chappy Hakim, Dr. Catrini Kubontubuh, dan Dr. Nasir Tamara. Sebagai pemandu diskusi adalah Elza Peldi Taher dan Anick HT.
Chappy, yang pernah menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara (2002-2005), memberi contoh kontestasi pemilihan demokratis antara pemimpin A dan B, dengan segala pertentangan konsep dan prinsip mereka. Namun, hal ini malah berakhir dengan bergabungnya A dengan B.
Wujud tampilan demokrasi bisa membingungkan kawan dan lawan dalam suatu kontestasi demokratis. Padahal demokrasi sudah terlanjur dianggap sebagai sistem pemerintahan yang “ideal” dan “adil,” yang mewakili kepentingan rakyat banyak.
“Tidak ada yang salah dengan hal itu,” kata Chappy. Tapi pertanyaan besarnya, mengapa harus susah payah melakukan ritual pemilihan, yang memakan ongkos besar serta berdampak pada terjadinya “permusuhan,” jika ujung-ujungnya kedua calon justru bergabung.
Maka Chappy mengusulkan perlunya revisi peraturan permainan atau “rules of the game” yang lebih efisien, dalam mekanisme mencari pemimpin yang konon disebut berlandaskan demokrasi tersebut.
