Jumlah ASN di Pemkab Labuhanbatu ada 5.252 orang per Desember 2019 dan para ASN tersebut tetap mendapat TPP.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Indra Sila kepada awak media, mengakui bahwa ada persoalan termasuk kas daerah kosong.
Kekosongan itu karena situasi yang sedang terjadi adanya Covid-19. Secara Umum Kas Daerah bersumber dari PAD.
“Ya itu kita akui dan karena PAD saat ini mengalami kendala dan Kabupaten Labuhanbatu menanggulangi untuk anggaran penanganan percepatan Covid-19 mencapai Rp 99 milyar. Belum lagi APBD Labuhanbatu dipotong oleh pusat sehingga terutang kepada Pemerintah Pusat mencapai ratusan milyar yang hendak ditutupi ke Pemerintah pusat”, katanya terkait pemasukan PAD dalam kondisi Covid-19 yang sedang berlangsung apakah menjadi kendala pembayaran TPP di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu.
Plt. Kadis Badan Pendapatan Daerah Labuhanbatu, Muslih, Rabu (12/8) di ruang kerjanya kepada awak media, mengatakan, bahwa PAD saat ini memang ada kendala sehingga keterlambatan TPP ada kaitannya dan Badan Pendapatan Daerah sendiri akan menjemput bola ke objek pajak melalui petugas dan juga perangkat yang terkait.
“Semester pertama ini baru 40 persen dari Rp 13 milyar yang ditargetkan tahun ini,” kata Muslih yang baru hitungan hari menjabat Plt Bapenda Pemkab Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, tersebut.
“Untuk itu diharapkan kepada para objek pajak agar membangun kesadaran untuk membayar pajak karena pembangunan daerah tergantung juga pendapatan pajak dan retribusi,” tambah Muslih.
(Mortan)
