DimensiNews.co.id, TANJABTIM- Pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia saat ini mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat, terutama berkaitan dengan ekonomi keseharian dalam mencari rezeki.
Untuk mengurangi beban tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara berangsur telah menyalurkan bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) di seluruh pelosok desa dan kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
Tujuannya, agar masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dapat sedikit bernafas lega dan terbantu di dalam situasi dan kondisi seperti saat ini.
Salah satunya di Desa Harapan makmur, Kecamatan Rantau Rasau, dimana Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah merealisasikan sebanyak 111 paket sembako bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) pada Selasa (5/5/2020).
Kades Harapan Makmur, Ambri Jumali menuturkan, bantuan JPS tersebut berasal dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 111 paket dan telah tersalurkan semua.
Pihaknya hanya menyalurkan sesuai kuota dan data yang ada. Untuk masing-masing paket bantuan berisi beras 20 kg, minyak sayur 2 liter, mie instan 1 dus, susu 2 kaleng, dan gula pasir 3 kg.
Bantuan sembako disalurkan langsung oleh Kades Ambri Jumali yang turut mendampingi Camat Rantau Rasau Budi Wahyu, Kapolsek Rantau Rasau Iptu Ismed Hasyim, Anggota DPRD Dapil 2 Musabakoh (Partai PAN) dan Ermaida Siringgo Ringgo (Partai PDI P), Bhabinsa serta para perangkat desa.
Apabila terdapat data warga yang tidak masuk di dalam program ini, akan diadakan penambahan atau perubahan yang akan dimasukkan dalam data penerima bantuan berikutnya, tentunya di luar penerima bantuan PKH, BLT dan program lainnya.
“Masyarakat merasa terbantu dengan adanya bantuan inj dan mereka juga sudah mulai mengerti aturan terkait para penerima bantuan. Dampak yang terjadi akibat Covid-19 sangat dirasakan terutama dalam segi ekonomi, seperti hasil perkebunan yang harga jualnya menurun,” jelasnya.
Harapan Kades, memasuki lebaran nanti semoga keadaannya sudah membaik, tentunya tidak terlepas dari peran semua pihak dengan cara mematuhi dan mengindahkan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. (Ari)
