DimensiNews.co.id, SULTRA- Rencana pemerintah pusat mendatangkan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara (Sultra) di tengah pandemik corona mendapat banyak pertentangan dari berbagai kalangan.
Jika hal itu terjadi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra menyatakan akan memimpin demonstrasi menolak kedatangan TKA China itu.
“Kalau ini tetap dipaksakan datang (500 TKA), intelijen kita bisa mengawasi kapan datangnya. Saya akan memimpin langsung demonstrasi, semoga ini bisa menjadi sejarah, ini bisa dikenang sampai 2024,” kata Abdurrahman dikutip dari Antara, Kamis (30/1).
Abdurrahman menegaskan, pemerintah sebaiknya tidak mendatangkan ratusan TKA China di tengah kondisi Indonesia yang dilanda wabah virus corona atau Covid-19, termasuk wilayah Sulawesi Tenggara ini.
Apalagi, kedatangan TKA China dapat berpotensi meningkatkan penularan virus corona di Indonesia.
Selain itu, lanjut Abdurrahman, persoalan tersebut juga bisa memicu keresahan masyarakat dan menimbulkan gejolak sosial di Sulawesi Tenggara ditengah banyaknya pekerja yang dirumahkan bahkan berujung PHK.
“DPRD bukan anti asing, kita komitmen bahwa investasi dibutuhkan dan regulasinya harus dipatuhi, namun hari ini dunia sedang pandemik Covid-19, untuk itu mewakili fraksi kita tolak. Di satu sisi aturan regulasi benar tapi dampak kedepannya dan dampak sosialnya,” ucapnya.
Senada dengan pendapat Abdurrahman, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Poli juga mengkritik rencana pemerintah mendatangkan 500 TKA asal China di tengah pandemi corona.
Dia mengingatkan bahwa sudah banyak masyarakat setempat yang dirumahkan lantaran perusahaan tempatnya bekerja terdampak virus corona. Maka dari itu, akan timbul kesenjangan jika pemerintah pusat memberi pekerjaan kepada TKA asing.
“Apabila tetap berkeras mendatangkan 500 TKA tersebut, fraksi PKS akan mengajak fraksi PKS yang ada di DRPD Kota Kendari, DPRD Kabupaten Konawe dan DRPD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) untuk turun langsung demonstrasi di Bandara Haluoleo Kendari,” ujarnya menegaskan.
Diketahui, pemerintah pusat berencana mendatangkan 500 TKA asal China. Mereka akan ditempatkan di perusahaan pemurnian nikel (smelter) PT VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) di Morosi, Kabupaten Konawe.
Pemprov dan DPRD Sultra menolak meski pemerintah pusat menerapkan protokol kesehatan.
“Meskipun rencana kedatangan TKA tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dan sudah melalui mekanisme protokol COVID-19, namun suasana kebatinan masyarakat di daerah belum ingin menerima kedatangan TKA,” ujar Gubernur Sultra Ali Mazi, Rabu (29/4). (red)
