JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan dilakukan audit dan pembenahan besar-besaran terhadap seluruh rumah sakit serta pejabat terkait di Papua, menyusul wafatnya Irene Sokoy, ibu hamil yang tidak mendapatkan pelayanan memadai dari empat rumah sakit rujukan di Jayapura. Kasus ini terjadi pada Senin, 17 November 2025, dan menjadi perhatian serius pemerintah.
Instruksi Presiden tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11/2025).
“Saya melapor kepada Presiden. Beliau memerintahkan agar segera dilakukan perbaikan dan audit menyeluruh,” kata Tito.
Kemendagri dan Kemenkes Turun ke Jayapura
Merespons arahan Presiden, Tito mengungkapkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
Menkes bersama tim khusus dari Kementerian Dalam Negeri telah menuju Jayapura untuk menginvestigasi langsung kejadian tersebut.
“Tim khusus dari Kemenkes juga sudah dikirim untuk melakukan audit teknis terhadap layanan kesehatan. Presiden menegaskan agar hal seperti ini tidak terulang kembali,” ujar Tito.
Audit tidak hanya menyasar rumah sakit, tetapi juga pejabat terkait, mulai dari Dinas Kesehatan, pejabat provinsi, hingga kabupaten. Pemerintah juga akan meninjau ulang aturan-aturan di Kemendagri maupun regulasi daerah yang berkaitan dengan sistem rujukan rumah sakit.
“Peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur akan dikaji ulang,” tegas Tito.
Kemenkes Kirim Tim dari RS Sardjito dan Siapkan Evaluasi Tata Kelola RSUD
Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan pihaknya telah mengirim tim investigasi ke Papua.
“Tim sudah sampai di lokasi untuk menganalisis di mana letak masalahnya,” katanya di Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Tim ini berasal dari RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta, dan ditugaskan memperbaiki tata kelola RSUD di Papua.
“Kami ingin memastikan agar kasus serupa tidak terjadi lagi,” ujar Budi.
Budi mengatakan telah berkomunikasi dengan Gubernur Papua, Matius Derek Fakhiri, dan mendapat komitmen bahwa pemerintah daerah siap memperbaiki kualitas layanan kesehatan.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus menegaskan bahwa sanksi tegas menanti fasilitas kesehatan yang terbukti lalai dalam kejadian ini.
“Presiden sudah menanyakan secara langsung. Kami wajib menginvestigasi dan memastikan ada sanksi jika terjadi kelalaian,” ujarnya.
Benjamin menyebut tiga orang tim investigasi telah diberangkatkan untuk mendalami kasus tersebut.
Namun, ia mengakui ada kendala geografis dan akses yang masih menjadi tantangan besar di Papua.
“Di Jawa, 99 persen masyarakat bisa mencapai fasilitas kesehatan dalam waktu kurang dari dua jam. Di Papua baru sekitar 70 persen. Sisanya lebih dari dua jam. Ini meningkatkan risiko kematian pada pasien yang butuh penanganan cepat,” jelasnya.
Kronologi Lengkap: Empat Rumah Sakit, Tanpa Perawatan
Kasus Irene Sokoy menyorot buruknya pelayanan kesehatan dan koordinasi antar rumah sakit di Papua. Berikut kronologinya:
- Minggu, 16 November 2025 — Irene mengalami kontraksi di Kampung Hobong.
Ia dibawa menggunakan speedboat ke RSUD Yowari. - Di RSUD Yowari — Dokter tidak ada di tempat. Proses administrasi rujukan sangat lambat.
Kondisi Irene semakin kritis. - Pindah ke RS Dian Harapan — Tidak mendapatkan layanan.
- Ke RSUD Abepura — Masih tidak mendapatkan penanganan.
- Ke RS Bhayangkara — Keluarga diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena ruang BPJS penuh.
Setelah berpindah-pindah ke empat rumah sakit tanpa pelayanan memadai, Irene meninggal dunia pada Senin, 17 November 2025, pukul 05.00 WIT.
Kepala Kampung Hobong yang juga mertua korban, Abraham Kabey, mempertegas bahwa lambannya penanganan membuat peluang keselamatan Irene semakin kecil.
Kasus ini kini menjadi perhatian nasional. Pemerintah pusat berjanji memastikan evaluasi menyeluruh agar tragedi pelayanan kesehatan seperti ini tidak lagi terjadi di mana pun di Indonesia.*
