‘
DimensiNews.co.id, SUKABUMI- Sebanyak 40 PNS menjadi peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan (PKP) angkatan I tahun 2020 yang dilaksanakan di Aula Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi, Selasa kemarin (18/2/2020).
Para peserta terdiri dari pejabat pengawas setingkat golongan IV A dan IV B, serta pejabat fungsional yang diberi tambahan setara eselon IV A. Mereka akan dilatih selama 96 hari, terhitung mulai 18 Februari hingga 26 Juni 2020, dimana 36 hari on campus dan 60 hari off campus.
PKP dibuka oleh Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami. Sebelum menberikan arahan, Bupati mengalungkan tanda peserta PKP secara simbolis dan menyaksikan pembacaan janji peserta oleh ketua peserta dan diucap ulang seluruh peserta pelatihan.
Marwan menuturkan, PNS merupakan ujung tombak dalam birokrasi pemerintahan. Sehingga, keberadaannya dituntut untuk beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis.
“Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berlangsung sangat cepat, pemerintah pun dituntut bekerja lebih cepat dan responsif,” imbuhnya.
Ia menambahkan, PNS harus memiliki kompetensi yang memadai untuk memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, kapabilitas, dan kapasitas.
PNS yang berkompeten akan memudahkan dalam membimbing dan mengarahkan stafnya. Terutama ketika menjabarkan kebijakan pimpinan secara operasional, mendesain program organisasi di perangkat daerahnya sampai melaksanakan kegiatan yang dikerjakannya secara efisien dan efektif.
“Makanya, pelatihan ini harus dijadikan media pengembangan pengetahuan, kecakapan, sikap dan perilaku serta dalam upaya meningkatkan potensi diri sebagai pimpinan di organisasi pemerintah” ulasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas BKPSDM Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman mengatakan, kegiatan tersebut diadakan untuk membentuk para pejabat pengawas memiliki kemampuan melayani, termasuk meningkatkan komitmen dan integritas moral serta tanggungjawab profesional para pejabat pengawas.
“Nantinya bisa meningkatkan kompetensi manajerial dan menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas,” bebernya. (Asep Kowasi)
