JAKARTA – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukkan perannya sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, Program JKN tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan berbasis digital.
Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025, Kamis (2/7). Kegiatan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban sekaligus keterbukaan informasi kepada publik atas pengelolaan Program JKN sepanjang tahun lalu.
“Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” ujar Pujo.
Kepesertaan Hampir Menjangkau Seluruh Penduduk
Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Tingginya cakupan kepesertaan tersebut sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan.
Sepanjang tahun 2025, tercatat lebih dari 725,3 juta layanan kesehatan dimanfaatkan peserta JKN, atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari.
Menurut Pujo, tingginya angka tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN sekaligus menunjukkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan semakin mudah dijangkau di berbagai daerah.
Transformasi Digital Permudah Pelayanan
BPJS Kesehatan juga terus memperkuat transformasi digital melalui berbagai kanal pelayanan, mulai dari Aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi melalui WhatsApp PANDAWA di nomor 0811-8165-165, hingga Care Center 165.
Kemudahan layanan tersebut diperkuat dengan jejaring fasilitas kesehatan yang terus berkembang, meliputi 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.
Kondisi Keuangan Tetap Sehat dan Akuntabel
Keberhasilan Program JKN juga didukung pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat dan akuntabel.
Hingga akhir 2025, aset bersih DJS Kesehatan mencapai Rp30,04 triliun, cukup untuk memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan. Sementara hasil investasi Dana Jaminan Sosial Kesehatan tercatat sebesar Rp3,94 triliun.
Dalam aspek tata kelola, BPJS Kesehatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari Kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kali berturut-turut. Berbagai indikator tata kelola lainnya juga menunjukkan peningkatan, mulai dari skor Governance, Risk and Compliance (GRC), Baldrige Excellence Framework (BEF), hingga Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berkontribusi pada Ekonomi Nasional
Program JKN tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
Berdasarkan kajian LPEM FEB Universitas Indonesia, Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp129 triliun dan menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja. Dampak positif juga dirasakan sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, serta layanan sosial.
Kajian tersebut juga mencatat Program JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019, sekaligus melindungi sekitar 16 juta masyarakat dari risiko jatuh miskin akibat tingginya biaya kesehatan.
Selain itu, setiap kenaikan satu persen kepesertaan Program JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen, meningkatkan angka harapan hidup hingga tiga tahun, sekaligus mendorong produktivitas masyarakat.
Tantangan Menjaga Keberlanjutan Program
Di balik berbagai capaian tersebut, BPJS Kesehatan mengakui tantangan keberlanjutan program masih harus dihadapi.
Sepanjang 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.
Karena itu, BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan.
“Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. Dengan Program JKN yang kuat, kita optimistis dapat membangun masyarakat yang sehat sebagai fondasi SDM unggul menuju Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing,” kata Pujo.
Dukungan Pengawas dan Pengamat
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan bahwa sebagai pengelola dana publik, BPJS Kesehatan memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan Program JKN dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas.
Menurutnya, tantangan ke depan meliputi menjaga keberlanjutan finansial, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, serta memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Senada dengan itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai penyelenggaraan Program JKN merupakan bentuk nyata pelaksanaan amanat konstitusi. Ia mengapresiasi peningkatan kualitas layanan, perluasan akses, serta penguatan tata kelola yang telah dilakukan BPJS Kesehatan.
Sementara Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menegaskan bahwa ketahanan pembiayaan Program JKN harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan modal manusia, bukan sekadar beban anggaran.
Ia menilai penguatan pembiayaan berbasis gotong royong, efisiensi sistem pelayanan kesehatan, dan kolaborasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dunia usaha, serta masyarakat menjadi kunci agar Program JKN tetap berkelanjutan dan mampu mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
