PURWAKARTA– Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, menuai sorotan. Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengaku diminta menyerahkan sebagian dana bantuan oleh oknum Ketua Rukun Tetangga (RT).
Bantuan tunai sebesar Rp900.000 yang diterima KPM untuk periode Oktober hingga Desember 2025—dengan rincian Rp300.000 per bulan—dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Namun, setelah pencairan, diduga terjadi pemotongan dengan nominal bervariasi antara Rp100.000 hingga Rp150.000 per penerima.
Salah seorang KPM yang meminta identitasnya dirahasiakan, sebut saja Mr. X, mengungkapkan bahwa permintaan uang tersebut baru pertama kali terjadi sejak dirinya menerima bantuan sosial.
“Baru kali ini saya diminta menyerahkan Rp100.000 oleh oknum Ketua RT. Sebelumnya tidak pernah ada potongan seperti ini,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (25/3/2026).
Menurutnya, oknum Ketua RT beralasan bahwa dana yang diminta akan disalurkan kepada warga lain yang belum menerima bantuan. Namun, Mr. X mempertanyakan perbedaan nominal potongan antar penerima.
“Katanya untuk warga yang belum dapat bantuan, tapi kenapa jumlahnya tidak sama, ada yang Rp100.000, ada juga yang Rp150.000,” katanya.
Meski demikian, ia mengaku tidak keberatan jika memang terdapat aturan resmi yang mengatur mekanisme tersebut.
“Kalau memang ada juklak dan juknis yang memperbolehkan, saya tidak masalah. Tapi harus jelas aturannya,” tambahnya.
Keterangan serupa disampaikan warga lainnya, Ms. X (nama disamarkan), yang mengaku diminta menyerahkan Rp150.000. Ia mengungkapkan permintaan tersebut bahkan sudah disampaikan sebelum pencairan bantuan.
“Saat menerima undangan pengambilan BLT, sudah diberi tahu bahwa nanti akan dipotong Rp150.000 untuk warga lain yang belum mendapat bantuan. Setelah cair, saya langsung menyerahkan uang itu ke rumah Ketua RT,” ujarnya dengan nada gemetar.
Dugaan pemotongan ini disebut terjadi pada sejumlah KPM di wilayah RT 10/10 Kampung Babakan Bunder, Desa Bunder. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait, termasuk aparat desa maupun oknum Ketua RT yang disebut dalam laporan warga.
Wartawan masih berupaya melakukan konfirmasi guna memastikan kebenaran informasi tersebut serta menelusuri apakah praktik tersebut sesuai dengan ketentuan penyaluran bantuan sosial yang berlaku.*(AsBud)
