SAROLANGUN – Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana kabuputen Sarolangun menyampaikan, keluarga yang beresiko stunting 74. 860 KK atau 55 persen.
Linda kepala DPPKB Sarolangun mengatakan, data tersebut bersumber dari pendataan 21 atau PK 21 telah dilakukan oleh para kader di lapangan, pendataan dilakukan sesuai dengan instruksi dari BKKBN. Periode pendataan tersebut dari Januari 2021 hingga September 2021.
“Kalau kami di DPPKB bukan cerita soal stunting, kalau cerita stunting itu lebih ke dinas kesehatan, tapi kalau untuk ke DPPKB itu stunting keluarga yang beresiko jadi dia bukan stunting cuma baru beresiko,” katanya, Minggu (13/3/2022).
Dia menjelaskan, indikator atau kriteria dipakai oleh BKKBN untuk mendata resiko keluarga stunting ada empat, pertama adalah keluarga pra sejahtera, sanitasi masih kurang layak, tergolong empat terlalu atau melahirkan terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu dekat, keempat
“Jadi hal itulah yang diindikasikan beresiko stunting, sekali itu beresiko. Tidak menutup kemungkinan dari Oktober ke Desember jumlah itu sudah berkurang atau bisa juga bertambah,” ujarnya.
Dia mengaku, untuk melakukan pencegahan resiko stunting keluarga DPPKB Sarolangun telah melakukan pendampingan selama 2021, bagi tim pendamping keluarga terdiri dari bidan, kader KB dan kader PKK atau tim penggerak PKK.
“Dari tiga unsur itu yang sudah dilatih oleh DPPKB untuk mendampingi para masyarakat atau usia remaja yang ingin menikah atau calon pengantin,” sebutnya.(Sanu)
