oleh

Gubernur Jatim Diminta Adil Belanjakan Iklan kepada Media Lokal

DimensiNews.co.id, JATIM- Ketua Forum Komunikasi Pemimpin Redaksi Media (FKPRM) Jawa Timur, Agung Santoso, meminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, berlaku adil dalam porsi belanja iklan pemerintah kepada media lokal sesuai instruksi pemerintah pusat.

‘’Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam temu virtual bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Johny G Plate, Ketua Dewan Pers M. Nuh dan perwakilan asosiasi media massa nasional di Jakarta pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 menyepakati tujuh poin. Poin yang terakhir adalah pemerintah akan menginstruksikan semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan (advetorial) mereka , terutama iklan layanan masyarakat kepada media lokal,’’ ujar Agung.

Agung sapaan akrab Agung Santoso yang juga dikenal sebagai Ketua DPW (Dewan Pengurus Wilayah) MOI (Media Online Indonesia) Jawa Timur, menuturkan pernyataan Menkeu Sri Mulyani cukup jelas dan tegas. Artinya, belanja iklan Pemerintah Provinsi, Pemkab/Pemkot APBD Tingkat I dan Tingkat II harus bekerjasama dengan media lokal.

Jadi, lanjut Agung yang juga Ketua Aspeparindo (Asosiasi Pengelola Parkir Indonesia) Jawa Timur ini, media yang berada di pusat tapi juga ada di daerah harus paham tentang hal ini.

Begitu juga media yang ada di provinsi tapi juga ada di daerah seperti perwakilan dan sebagainya juga harus paham kesepakatan yang telah dikeluarkan Menkeu Keuangan Sri Mulyani.

Menurut Agung, adil bisa diartikan membagi porsi yang sama, sebab setiap media mempunyai tupoksi yang sama juga yaitu, mencerdaskan bangsa dengan publikasi yang profesional dan saling mengisi.

“Bisa jadi berita dalam bentuk karya jurnalistik tidak diberitakan di media A, tapi di media B diberitakan,” ujarnya.

Agung juga memaparkan sesama media ada saling keterikatan. Dikatakannya, semua kejadian yang memenuhi unsur jurnalistik disebut karya jurnalistik dan bisa dipertanggungjawabkan.

Sebagai contoh, kata Agung, di daerah A memberitakan profil mahasiswa berprestasi, tapi di daerah B tidak memberitakan mahasiswa berprestasi tersebut, tapi memberitakan perguruan tinggi mahasiswa tempat kuliah. Sama-sama karya jurnalistik dan membawa dampak positif bagi masyarakat luas.

‘’Tidak ada sesama media baik cetak, tv/radio, online itu saling merasa lebih tinggi derajatnya, semua sama mempunyai tupoksi seperti yang saya katakan tadi. Tapi jangan sampai belanja untuk media itu oleh pihak birokrasi pelaksana di lapangan di beda-bedakan, Media A porsi sekian, Media B porsinya sekian, sebab tidak ada dasar hukumnya,” ujar Agung yang juga Ketua Inisiator DPW PUKAT (Pusat Kajian dan Advokasi Tanah) Jawa Timur.

(By/tim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed