SURABAYA — Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur memadati kawasan Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Kamis (28/8). Kehadiran massa aksi membuat arus lalu lintas di Jalan Pahlawan lumpuh total sejak pagi.
Pantauan di lapangan, buruh datang dengan berjalan kaki, mengendarai sepeda motor, hingga menggunakan truk komando. Aksi unjuk rasa semakin mencuri perhatian ketika sejumlah buruh mengenakan kostum tikus, memakai topeng bergambar Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta mengusung keranda mayat sebagai simbol protes.
Salah satu poster bahkan bertuliskan sindiran tajam: “Tikus-tikus beban rakyat 3 juta per hari.”
Sindiran Teatrikal
Wakil Sekretaris DPW FSPMI Jatim, Nuruddin Hidayat, mengatakan aksi teatrikal itu sengaja digelar untuk menyampaikan kritik keras kepada pemerintah.
“Ini bentuk sindiran terhadap pemerintah yang semangat menarik pajak, tapi uangnya justru dikorupsi. Terakhir kasus Wamenaker, bahkan sertifikasi K3 yang menyangkut keselamatan buruh pun dikorupsi. Sangat miris,” tegas Nuruddin.
Enam Tuntutan Nasional
Dalam aksinya, KSPI mengusung enam tuntutan nasional, diantaranya:
- Hapus sistem outsourcing dan tolak upah murah.
- Kenaikan upah tahun 2026 sebesar 8,5–10,5 persen, mengacu pada inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks alpha (1–1,4).
- Pembentukan Satgas PHK untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja.
- Reformasi pajak perburuhan, termasuk penghapusan pajak pesangon, THR, dan JHT, serta penghapusan diskriminasi pajak terhadap pekerja perempuan yang sudah menikah.
- Pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
- Revisi UU Pemilu sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi atau yang mereka sebut sebagai Redesign Sistem Pemilu 2029.
Desakan Lokal untuk Pemprov Jatim
Selain isu nasional, buruh juga menuntut Pemprov Jawa Timur segera menepati komitmen yang disepakati pada 1 Mei 2025. Komitmen tersebut mencakup:
- Pembentukan Perda Sistem Jaminan Pesangon.
- Pengalokasian anggaran iuran BPJS untuk masyarakat miskin.
- Pemberian sanksi tegas kepada pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS.
- Penambahan kuota PPDB jalur afirmasi untuk anak buruh.
- Pengusulan Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Pahlawan Nasional.
“Kami mengingatkan Pemprov agar segera merealisasikan komitmen itu. Selain itu, kami juga mengusulkan Gus Dur ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional,” kata Nuruddin.
Aksi buruh ini berlangsung kondusif dengan pengamanan ketat aparat kepolisian, meski kemacetan panjang di sekitar Jalan Pahlawan tak terhindarkan hingga siang hari.*(Bayu)
