Dinas Pendidikan Kota Tangerang Diduga Monopoli Peredaran Buku

  • Bagikan

TANGERANG – Dunia pendidikan akan mengadakan program kurikulum baru secara Nasional untuk tingkat PAUD, SD negeri atau swasta, SMP negeri atau swasta, yaitu Kurikulum Merdeka yang launching di tahun 2022 dengan menyertakan pengadaan buku dan program buat pendidik

H Jamaludin S.Pd, M.Pd Kepala Dinas Dindik ketika di konfirmasi melalui telepon selulernya mengatakan dirinya sedang gencar sosialisasi terkait Kurikulum Merdeka dengan melibatkan pihak Kementrian dalam agenda tersebut. kata Jamal (Kamis 4/8/2022)

Lebih lanjut Kadisdindik menjelaskan sudah dari akhir tahun lalu hingga saat ini dirinya mengadakan sosialisasi terhadap seluruh Koordinator Wilayah Kecamatan bahkan seluruh sekolah SD dan SMP negeri maupun swasta melalui pembinaan pembinaan terkait program baru tersebut jelasnya

BACA JUGA :   Perbakin Kota Tangerang Bangun Tribun Menembak Secara Swadaya

Sementara tentang pengadaan buku atau alat pendukung terkait Kurikulum Merdeka dirinya tidak ikut campur sebab itu langsung ke pihak sekolah sekolah dirinya hanya melakukan pembinaan pembinaan kepada para Korwil dan Kepsek Paud, SD,SMP Negeri maupun Swasta seluruh Kota Tangerang, imbuhnya

Disisi lain Edi Sapros selaku pemerhati pendidikan juga memberi komentar, menurutnya dalam kurikulum Merdeka tersebut dinilai banyak kejanggalan terkait pengadaan buku kurikulum Merdeka, berdasarkan investigasi lapangan ditiap tiap sekolah sudah terkirim buku yang dibutuhkan oleh sekolah .kata Edi

Lebih lanjut sementara E-RKAS belum seluruh nya di input akan tetapi buku sudah terkirim.Pertanyaan nya adalah siapa yang mau membayar buku yang sudah terkirim sedangkan data belum di input..? Lalu siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini.? Ujarnya

BACA JUGA :   Ketum PKP : Tidak Ada Pilihan Kita Harus Jadi Partai Yang Disegani Dan Diperhitungkan

Dirinya menduga dengan legitimasi workshop, pembinaan, Diklat, Dll. Ini menurutnya menjadi pertanyaan besar ada apa dengan Dinas pendidikan Kota Tangerang..? Sebab anggaran dana yang di gelontorkan untuk itu tidak sedikit, hingga Ratusan Milyar rupiah yang disalurkan, tambahnya

Menurut penilaian nya dengan sudah terkirimnya buku ke setiap sekolah sekolah sementara data seluruhnya belum di input ini menjadi temuan dan harus ada pertanggung jawaban dan terkesan ada permainan Memonopoli peredaran buku tersebut tuturnya

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.